PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulteng mengagendakan dua kali rapat pleno diperluas, Sabtu (08/02). Rapat pleno pertama pagi hari akan menggodok sejumlah nama bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah ditetapkan di masing-masing DPD Golkar kabupaten/kota.

Sementara di siang hari akan menentukan tiga sampai lima nama yang bakal calon gubernur/wakil gubernur Sulteng yang akan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir Na’i di Sekretariat DPD, Jumat (07/02), mengatakan, dua rapat pleno diperluas tersebut adalah rangkaian akhir di tingkat provinsi dalam menentukan bakal calon yang akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi DPP.

“Selama satu bulan ini kita sudah kunjungi tujuh kabupaten dan satu kota yang akan menggelar Pilkada dan sampai saat ini, seluruhnya sudah menghasilkan bakal calon sekurang-kurangnya lima dan sebanyak-banyaknya 10 yang akan ditindaklanjuti untuk ditetapkan di rapat pleno diperluas, minimal tiga dan maksimal lima untuk diusulkan ke DPP. Demikian juga untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Amran, bersama Wakil Ketua DPD Golkar Sulteng, Farid Jafar Nasar, Ketua DPD Ampi Ema Asmawati dan Wakil Ketua Sekretaris DPD, Chusnarti.

Menurut Amran, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya masih memerlukan koalisi dengan partai lain, untuk memenuhi syarat minimal agar bisa mengusung satu pasangan calon.

Di DPRD Sulteng sendiri, kata dia, Golkar hanya memperoleh tujuh kursi, sementara syarat minimal harus sembilan kursi.

“Maka kita lakukan pendekatan-pendekatan lagi dengan partai lain. Beda dengan di Poso, kita punya tujuh kursi yang sudah bisa mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tapi untuk daerah itu (Poso), kita tetap membuka diri untuk koalisi dengan partai lain,” ujarnya diamini Wakil Ketua DPD, Farid Jafar Nasar.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait bakal calon yang diusung, Golkar tidak memprioritaskan apakah harus kader partai atau bukan. Di Juklak 6 tahun 2016 ujar dia, justru persyaratan kader lebih berat karena ada syarat khusus, salah satunya adalah PDRT (Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela).

“Kalau di luar kader tidak terlalu berat syaratnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan calon yang diusung adalah hasil survei yang bukan dari lembaga survei sembarangan,” katanya.

Sejauh ini, untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur, terdapat 10 nama yang sudah mendaftar dan akan digodok Partai Golkar, hari ini. Ke sepuluh nama tersebut adalah Anwar Hafid, Habsa Yanti Ponulele, Rusdy Mastura, Hidayat Lamakarate, Hasanuddin Atjo, Sigit Purnomo Said, Rusli Dg Palabbi, Nurmawati Dewi Bantilan, Hidayat Ali Djuhaepa bersama calon pasangannya dan Ketua DPD Partai Golkar Sulteng sendiri, Arus Abdul Karim.

Sementara untuk Kota Palu, antara lain, Imelda, Aristan, Hadiyanto Rasyid, Basir Tanase dan Iskandar Nontji.

“Usulan yang mengerucut menjadi tiga atau lima orang ini belum ditentukan apakah untuk calon kepala daerah atau wakil. Itu kewenangan DPP yang menentukan,” kata Amran.

Ketika ditanya kapan rekomendasi dari DPP akan turun, menurutnya, paling lambat Bulan Juni mendatang.

Malam nanti, DPD Partai Golkar Sulteng juga akan menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dalam rangka merumuskan sejumlah hal untuk keperluan musyawarah daerah, antara lain jadwal dan tempat pelaksanaan Musda ke-10 DPD Partai Golkar Sulteng.

“Jadi tidak lama lagi akan terjadi siklus pergantian kepemimpinan di DPD Partai Golkar Sulteng melalui Musda ke-10,” tutup Amran. (RIFAY)