BANGGAI – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Sri Atun telah menyelesaikan rangkaian resesnya pada masa persidangan ketiga Tahun 2021 di daerah pemilihan (dapil) IV, Juli lalu.
Kali ini reses atau penjaringan aspirasi konstituen itu berlangsung di tiga titik, yakni di Kecamatan Moilong, Toili dan Toili Barat, Kabupaten Banggai.
Sri Atun yang dihubungi media ini, Senin (09/08), mengatakan, dari tiga titik yang dikunjungi, ia menggaris bawahi salah satu keluhan penting yang disampaikan masyarakat. Di mana, masyarakat di wilayah itu mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil panennya.
“Secara umum dari tiga titik ini, masyarakat mengeluhkan tidak bisa menjual hasil panen berasnya. Itu poin yang saya rasa sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga dikhawatirkan bisa menjadi bencana kedua setelah Covid-19 ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu, kata Sri Atun, saat mengolah lahan persawahannya, para petani harus berutang dulu ke pihak lain dan hasil panen itulah yang diharapkan bisa melunasi utang-utang tersebut.
“Jadi kalau musim panen ini mereka tidak bisa menjual hasil berasnya, otomatis maka mereka juga tidak bisa membayar utangnya,” katanya.
Selain itu, kata dia, jika pada musim panen kali ini, para petani tersebut tidak bisa menjual hasil panennya, maka otomatis mereka juga tidak bisa mengerjakan lahan persawahannya pada musim selanjutnya, karena utang sebelumnya belum terbayar.
“Beberapa orang juga mengeluhkan karena penggilingan juga tidak mau menerima beras dari mereka. Saya belum konfirmasi ke penggilingan, cuma ada masyarakat yang mengatakan bahwa kemungkinan Bolug yang tidak bisa menyerap hasil panen mereka,” tuturnya,
Menindaklanjuti keluhan tersebut, ia mengaku sudah menghubungi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulteng dan memperoleh penjelasan bahwa kemungkinan karena kualitas gabah yang tidak sesuai standar Bulog, atau anggaran di bulog yang terbatas.
Sebagai Anggota DPRD yang mewakili para petani tersebut, Sri Atun juga sudah berencana melakukan koordinasi ke Bupati Banggai selaku pengambil kebijakan di daerah, hanya saja yang bersangkutan masih berada di luar kota.
“Kalau dengan Dinas Pertanian Provinsi saya sudah berkoordinasi dan beliau sudah memberikan informasi daerah-daerah yang masih membutuhkan beras sehingga masyarakat bisa memasarkan hasil panennya,” tuturnya.
Selain itu, Sri Atun juga menerima sejumlah permintaan dari masyarakat seperti pembangunan rumah ibadah hingga keluhan mengenai keterlambatan pupuk kepada petani. (RIFAY)
