Peta Jalan Membangun Peradaban di Parimo melalui Instrumen Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

OLEH : Dedi Askary, SH*

Parigi Moutong, sebagai sebuah kabupaten dengan potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang kaya, menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan peradaban yang berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan ilmiah peta jalan pembangunan peradaban di Parigi Moutong melalui instrumen pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).

Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak Ekosob dapat menjadi fondasi bagi pembangunan peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pembangunan peradaban tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Parigi Moutong, dengan segala potensi dan tantangannya, memerlukan strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Pemenuhan hak Ekosob merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut. Hak Ekosob mencakup hak atas pekerjaan, standar hidup yang layak, pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam kehidupan budaya, dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi Objektif Parigi Moutong

Parigi Moutong memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

Ketimpangan Ekonomi: Distribusi pendapatan yang tidak merata, akses terbatas terhadap modal dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Kesenjangan Sosial: Akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Ancaman terhadap Budaya Lokal: Kurangnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Kerusakan Lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan pencemaran lingkungan.

Analisis Kritis terhadap Peta Jalan Pembangunan

Peta jalan pembangunan peradaban di Parigi Moutong harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah analisis kritis terhadap beberapa aspek penting:

Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Hak:

◦ Kritik: Pembangunan ekonomi selama ini cenderung eksploitatif dan kurang memperhatikan hak-hak masyarakat lokal, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

◦ Solusi: Mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, dan hak atas pekerjaan yang layak.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur tidak merugikan masyarakat lokal, tetapi justru memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

◦ Kritik: Kualitas pendidikan dan kesehatan di Parigi Moutong masih rendah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

◦ Solusi: Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Program-program pelatihan keterampilan juga perlu diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal:

◦ Kritik: Budaya lokal di Parigi Moutong semakin tergerus oleh arus globalisasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.

◦ Solusi: Mengembangkan program-program pelestarian dan pengembangan budaya lokal, seperti festival budaya, pelatihan seni dan kerajinan tradisional, serta pendokumentasian dan revitalisasi bahasa daerah

Pemerintah daerah juga perlu mendukung pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:

◦ Kritik: Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di Parigi Moutong.

◦ Solusi: Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan yang lestari, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:

◦ Kritik: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih terbatas.

◦ Solusi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan melalui mekanisme konsultasi publik, forum warga, dan musyawarah pembangunan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Implementasi Kebijakan Berbasis Hak Ekosob

Untuk mewujudkan peta jalan pembangunan peradaban yang berkelanjutan, pemerintah daerah Parigi Moutong perlu mengimplementasikan kebijakan yang berbasis pada hak Ekosob.

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemenuhan Hak Ekosob: Perda ini akan menjadi landasan hukum bagi implementasi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak Ekosob.

Pengalokasian Anggaran yang Memadai: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pemenuhan hak Ekosob, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.

Penguatan Kelembagaan: Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak Ekosob, seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas kebudayaan.

Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pemenuhan hak Ekosob untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Membangun peradaban di Parigi Moutong melalui instrumen pemenuhan hak Ekosob merupakan tantangan yang kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, partisipasi aktif dari masyarakat, dan implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Parigi Moutong dapat menjadi contoh sukses pembangunan peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Pemerintah daerah Parigi Moutong perlu segera menyusun Perda tentang Pemenuhan Hak Ekosob sebagai landasan hukum bagi implementasi kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak Ekosob.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program pelestarian dan pengembangan budaya lokal, seperti festival budaya, pelatihan seni dan kerajinan tradisional, serta pendokumentasian dan revitalisasi bahasa daerah.

Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan yang lestari, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan melalui mekanisme konsultasi publik, forum warga, dan musyawarah pembangunan.

*Mantan Kepala Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng