PALU – Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) bekerjasama dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng melaksanakan rapat koordinasi mitra kerja kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), di salah satu hotel di Kota Palu, mulai tanggal 28 sampai 31 Maret 2018.
Kegiatan itu dibuka oleh Dr. M. Yani, M. Kes, PKK pejabat Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. Dikesempatan itu, dia mengatakan salah satu ukuran dari kesejahteraan keluarga adalah kemajuan dalam hal perekonomiannya, dengan kata lain fungsi ekonomi dapat berjalan baik dan pendapatan keluarga meningkat.
Sehubungan dengan hal tersbeut, Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai salah satu unit kerja di BKKBN memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi keluarga dengan sasaran Pra Sejahtera (KPS) dam Keluarga Sejahtera melalui pembinaan kelompok UPPKS.
“Namun diera otonomi daerah saat ini BKKBN tidak lagi dapat melakukan intervensi melalui kebijakan program kepada kabupaten dan kota, oleh sebab itu perlu dilakukan inovasi program dalam bentuk kemitraan, terlebih dengan keterbatasan penyuluh KKBPK dan tidak ada lagi bantuan permodalan untuk kelompok UPPKS dari BKKBN yang bersumber dari APBN,” terangnya.
Kata M. Yani, Sesuai arah dan kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, maka sebagai indikator capaian kinerja program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK), mulai digerakkan kearah penggalangan kemitraan.
Ditambahkannya, dalam upaya mencapai sasaran kinerja yang diharapkan maka perlu adanya partisipasi, kerjasama dan melakukan upaya sinergitas dengan pihak-pihak terkait yang memiliki tangungjawab dan misi yang sama, yaitu mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia dan dimaksudkan dalam rangka percepatan capaian program dan dapat menjangkau sasaran secara lebih cepat dan tepat.
Dengan adanya penguatan kerjasama dengan mitra terkait untuk pembinaan kelompk UPPKS diharapkan dapat membuka wawasan pihak yang berkempetingan untuk dapat memberikan peluang melakukan kerjasama dan bersinergi melakukan kegiatan serta memberikan dukungan dan peluang kepada kelompkm UPPKS sebagai akses permodalan, pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hasil produksi,pemasaran untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri menuju Indonesia yang berdikari secara ekonomi.
“Berdasarkan hasil proyeksi dari Bappenas dan BPS bahwa Provinsi Sulteng akan mendapatkan Bonus Demografi yang diperkirakan pada tahun 2020 hingga 2025, hal ini berarti pada kurun waktu tersebut akan menyebabkan rasio ketergantungan penduduk menurun, hal ini didukung dengan adanya peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang akan menjai satu peluang bagi Bonus Demografi yang mulai terwujud di Indonesia,”tambahnya.
Dengan kegiatan itu, M. Yani berharap pada seluruh peserta dapat membuka wawasan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan kerjasama dan bersinergi dalam melakukan kegiatan, serta memberikan dukungan kepada kelompok UPPKS dalam membentuk permodalan, pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan hasil produksi, pemasaran, manajemen usaha dalam rangka mewujudkan keluara Indonesia yang mandiri dan sejahtera.
Peserta kegiatan itu adalah perwakilan OPD KB kabupaten/kota se Sulteng sebanyak sebanyak 70 orang terdiri dari Kepala Bidang KS, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Kelompok UPPKS unggungal masing-masing kabupaten/kota dan dari Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
Peserta akan menerima sejumlah materi, dua diantaranya, Kebijakan dan strategis kedeputian KSPK dalam pembangunan keluarga dan strategi peningkatan kelompok UPPKS melalui kerjasama dengan mitra kerja.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Para Pejabata Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN di Lingkungan Kedeputian KSPK, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Abdullah Kemma, Para Pejabat Administrator dan Pengawas Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Beserta seluruh jajarannya. (YAMIN)
