PALU – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melantik lima pejabat Adiministrator eselon III dan Pejabat Pengawas Eselon IV, di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Sulteng, pecan lalu.
Lima pejabat tersebut, yaitu Irmawati, Rumayah, Andi Kaeriah, La Ode Dia dan Kendek Mangande.
Di kesempatan itu, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Dr. Ir. Dwi Listawardani, menyampaikan dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mutasi dan promosi adalah bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kata dia, mutasi dan promosi merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karir pegawai. Bukan sekadar penempatan figure-figur pejabat dapat jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.
Ditegaskanya, penambahan dan pemantapan organisasi harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian program KKBPK, peningkatan kinerja, penyelenggaraan tugas, dan pelayanan yang optimal. Karena itu, setiap pejabat hendaknya mempunyai kemauan yang kuat dan wawasan yang luas serta mampu merumuskan, merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan dengan baik. Dengan demikian, para pejabat akan dapat menjadi roda penggerak organisasi.
“Tugas kita kedepan sangat berat dan bahkan akan semakin bertambah berat, bersamaan dengan amanah dan kepercayaan yang semakin kuat meningkat. Namun dengan semangat gotong royong dan didukung oleh integritas serta etos kerja yang tinggi dari seluruh jajaran BKKBN, saya meyakini bahwa kita akan mampu menghadapi tugas seberat apapun,”katanya.
Dia mengajak seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BKKBN Sulteng untuk merapatkan barisan, menyamakan langkah dan menyatukan pola pikir dalam mewujudkan Visi BKKBN yang ingin menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
“ Kita dapat merefleksikan program Kampung KB sebagai salah satu upaya menghadapi bonus demografi di Indonesia, yang diproyeksikan terjadi pada kurun waktu antara tahun 2012 sampai 2045. Karena apabila itu berhasil, dampaknya akan luas meliputi mulai dari peningkatan kehidupan social masyarakat, pola pikir, keamanan, kesejahteraan keluarga dan sebagainya . Untuk itu program kampung KB harus tetap dijadikan program prioritas dan menjadi perhatian oleh seluruh unsur di BKKBN,” pesannya. (YAMIN)
