PALU- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Anwar Hafid, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran DPRD Kabupaten Morowali di ruang kerjanya pada Selasa (15/4). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki, didampingi oleh Wakil Ketua II Sultanah Hadie, serta para anggota Komisi I dan II, hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Bungku Selatan terkait pemekaran, Kecamatan Umbele Kepulauan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyambut baik usulan tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dinilai sangat bermanfaat untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemekaran wilayah ini akan membuka akses yang lebih baik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar gubernur yang juga dikenal sebagai mantan kepala desa itu.
Tidak hanya membahas pemekaran, Gubernur juga mengungkapkan rencananya untuk segera menggelar pertemuan dengan Bupati Morowali guna mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan besar di wilayah tersebut. Fokus utama evaluasi itu adalah pada penanganan kerusakan lingkungan pasca tambang, baik tambang nikel maupun jenis lainnya, yang disebutnya sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing dan lokal, serta transparansi terkait kendaraan operasional dan bahan bakar yang digunakan di kawasan pertambangan.
“Kita bahkan tidak mengetahui jumlah kendaraan tambang yang beroperasi, termasuk pajak kendaraan dan bahan bakar. Ini harus segera ditertibkan,” tegas Gubernur.
Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) demi menyejahterakan masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Sudah saatnya kita serius mengurus hal ini agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar meningkat,” pungkasnya.
Reporter Irma/***
