Persentase Penduduk Miskin di Sulteng: Kota Palu Terendah, Donggala Tertinggi

oleh -
Ilustrasi miskin

PALU – Kepala BPS Kota Palu, GA Nasser, merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Kota Palu pada Maret 2023, yang menarik perhatian publik. Menurutnya, persentase penduduk miskin turun menjadi 6,56 persen, meskipun jumlahnya sedikit meningkat menjadi 26,83 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.

“Dalam prosentase jumlah penduduk miskin 2019 sebanyak 6,83 persen , tahun 2020 6,80 persen, 2021 mengalami kenaikan yang tinggi 7,17 persen, di tahun 2022 turun 6,63 dan tahun 2024 kembali turun 6,56 persen,” ujar Kepala BPS Kota Palu GA Nasser.

Data tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa indikator. Garis kemiskinan Kota Palu mencapai Rp. 632.261 per kapita per bulan, menandai kenaikan sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan, menjadi 0,84 dan 0,19 secara berturut-turut.

Sementara itu, situasi kemiskinan di Sulawesi Tengah juga menjadi sorotan. Kota Palu memiliki persentase penduduk miskin terendah, namun jumlah absolutnya tertinggi ketujuh di provinsi tersebut. Kabupaten Donggala menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, sementara Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

Tren kemiskinan di Kota Palu juga menarik perhatian. Meskipun fluktuatif, data menunjukkan tren penurunan sejak 2019, kecuali pada 2021 saat terjadi lonjakan akibat pandemi COVID-19. Ini mencerminkan upaya pemerintah dan dinamika ekonomi lokal dalam menghadapi tantangan kemiskinan.

Namun, pandangan masyarakat juga penting untuk dipertimbangkan. Beberapa warga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, namun ada juga yang mengingatkan bahwa fluktuasi jumlah penduduk miskin masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, penurunan kemiskinan di Kota Palu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama lintas sektor. Data yang disajikan oleh BPS menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Reporter: IRMA
Editor”: NANANG