Periksa 19 OPD di Sulteng, ini Rekomendasi dari Irjen Kemendagri

oleh -
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, menerima Tim Irjen Kemendagri yang melakukan audit pelaksanakan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah, di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (1/7). FOTO: IST

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah ( Sulteng) Rusdy Mastura menerima kunjungan Tim dari Irjen Kemendagri. Kunjungan Tim Kemendagri itu dalam rangka memeriksa 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulteng.

Ketua Tim Irjen Kemendagri, Auditor Ahli Madya, Wiratmoko, menyampaikan kepada gubernur, selama pemeriksaan seluruh OPD provinsi sangat pro aktif dan memenuhi seluruh permintaan data yang dibutuhkan. Namun ada ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi Tim Irjen Kemendagri.

Adapun rekomendasi itu antara lain terkait dengan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Karena pajak daerah belum memberikan dampak terhadap pendapatan daerah.

“Untuk itu perlu terobosan untuk menggali sumber -umber pendapatan daerah melalui pajak di daerah, dengan harapan dapat meningkatkan fiskal daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah,” kata Wiratmoko.

Selanjutnya Wiratmoko menyampaikan, terdapat Perda yang harus dilakukan perubahan agar selaras dan sejalan dengan regulasi yang diatur pemerintah pusat.

Pada bidang belanja, Wiratmoko menyampaikan, bahwa belanja wajib agar menjadi perhatian seperti belanja pendidikan dan kesehatan supaya sesuai dengan ketentuan.

“Untuk provinsi sudah melebihi dari ketentuan tetapi masih terdapat beberapa kabupaten yang belum sesuai dengan ketentuam alokasi biaya pendidikan, agar gubernur dapat menyampaikan teguran kepada kabupaten yang bersangkutan,” imbuhnya.

Terkait dengan serapan anggaran, melihat serapan anggaran pada pemerintah daerah sangat rendah di awal tahun, untuk itu diminta agar dilakukan manajemen kas, sehingga keuangan daerah dapat memberikan dampak untuk meningkatan fiskal daerah.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, kepada Tim Irjen Kemendagri menitip persoalan manajemen kepagawaian. Dia menyampaikan, terjadinya keterlambatan pengisian jabatan disebabkan regulasi dan keterlambatan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Oleh dia meminta adanya kebijakan bersama, agar kepala daerah tidak terkendala dalam memutuskan pengisian jabatan aparatur.

Rusdy pun meminta kepada Tim Irjen Kemendagri agar dapat menyampaikan hal ini di tingkat pusat.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim Irjen Kemendagri yang sudah melakukan audit dan pembinaan terhadap tugas dan fungsi OPD pemerintah provinsi,” ujar Rusdy Mastura.

Gubernur juga menyampaikan, akan terus berupaya meningkatkan fiskal daerah melalui pajak daerah, dan meningkatkan peran BUMD untuk dapat memberikan hasil untuk meningkatkan fiskal daerah.

Reporter: IRMA
Editor: NANANG