PALU – Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengeluarkan desa dari status ketertinggalan, demi menopang percepatan pembangunan yang ada desa.
“UIN Datokarama Palu sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pembinaan masyarakat di tingkat desa, dengan tujuan untuk percepatan pembangunan desa,” ucap Rektor UIN Datokarama, Prof Sagaf S Pettalongi, Kamis (05/10).
Prof Sagaf menambahkan, pada aspek pendidikan dan pengajaran, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh UIN Datokarama yaitu menempatkan mahasiswa kuliah kerja nyata di tingkat desa pada kategori daerah tertinggal.
Pada aspek pengabdian masyarakat, UIN Datokarama membentuk desa binaan di Kabupaten Sigi meliputi Desa Pakuli, Pandere dan Kalawara, Kecamatan Gumbasa. Kemudian, Desa Pombewe dan Loru, Kecamatan Sigi Biromaru.
“UIN juga memiliki desa binaan di Kabupaten Donggala meliputi Desa Saloya dan Minti Makmur, serta Desa Silabia dan Sausu Trans di Kabupaten Parigi Moutong,” ungkapnya.
Pembentukan desa binaan tersebut, diikutkan dengan pembinaan masyarakat pada aspek intelektual, moral dan keterampilan.
“Di samping itu, desa binaan juga diberikan bantuan-bantuan pemberdayaan untuk membangun usaha masyarakat,” ujarnya.
Sementara pada aspek penelitian, lanjut dia, UIN Datokarama menurunkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset terkait dengan problem-problem dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa.
Lebih lanjut Rektor mengatakan, upaya gubernur untuk mengeluarkan daerah dari status ketertinggalan, merupakan wujud nyata keberpihakan dan keseriusan Pemprov Sulteng terhadap masyarakat.
Terbukti, kata dia, tiga kabupaten di Sulteng, yaitu Kabupaten Sigi, Tojo Una-Una dan Donggala berhasil dikeluarkan dari status ketertinggalan.
Upaya tersebut mengantar Pemprov Sulteng mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’aruf Amin kepada Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam acara rapat koordinasi nasional afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Penghargaan tersebut menjadi satu prestasi, yang harus didukung oleh semua pihak untuk bersama – sama membangun Sulteng dalam visi gerak cepat, Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera,” ujarnya.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura pada rapat koordinasi nasional afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal menguraikan Provinsi sulawesi Tengah pada tahun 2022 terdapat 17 desa sangat tertinggal dan 266 desa tertinggal. Namun, pada tahun 2023 tersisa 151 desa tertinggal.
Selain itu, pada tahun 2022, Sulawesi Tengah memiliki 995 desa berkembang, 527 desa maju, dan 42 desa mandiri.
Pada tahun 2023, Sulteng memiliki 662 desa maju, dan 132 desa mandiri.
Pemprov Sulteng menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 151 desa keluar dari status ketertinggalan. *
