PARIMO – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yusnaeni Pangale mengaku jumlah tenaga Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) di Parimo belum memadai.
Sejauh ini kata dia jumlah total Penyuluh KB di Kabupaten Parimo hanya sebanyak 60 orang yang tersebar di 23 kecamatan. Dari jumlah itu, tidak semua PKB berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
“60 ini sudah tergabung dengan tenaga honorer,”kata Yusnaeni, Senin (23/11).
Yusnaeni menjelaskan, keterbatasan jumlah PKB di Parimo menyebabkan 1 penyuluh bisa melakukan tugasnya lebih dari satu desa. Bahkan menurutnya, ada 1 PKB yang melakukan penyuluhan sampai dengan 16 desa.
“Iya, PKB di Kecamatan Ampibabo itu cuma 1 orang. Dia melayani 16 desa,” ungkapnya.
Meski demikian, Yusnaeni menyebut tak ada kendala dengan kondisi tersebut. Para PKB pun tidak pernah mengutarakan keluhannya.
“Semua pelayanan tetap berjalan maksimal di kecamatan,”sebutnya.
Iapun memaparkan, dari 60 jumlah PKB, terdapat sebanyak 26 berstatus PNS vertikal yang diangkat langsung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN).
“Jadi ada PNS vertikal yang diangkat BkkbN Pusat ada pula non vertikal yang diangkat pemerintah daerah,”paparnya.
Dalam masa pandemi Covid 19, seluruh PKB lanjutnya tetap melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dengan sedikit perubahan jadwal kunjungan. Namun ia memastikan, seluruhnya menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19 saat menyuluh di lapangan.
“Kita jalankan sesuai aturan protokol kesehatan,”ucap Yusnaeni.
Para petugas PKB pun tambahnya, rutin mengikuti program Selasa menyapa dari BkkbN Sulteng.
“Secara virtual dalam program Selasa menyapa. PKB mengikutinya untuk memperbaharui informasi,”pungkasnya.(YAMIN)
