Penurunan Pendapatan Pemkot Dipengaruhi Kebijakan Pemerintah Pusat

oleh
Ketua DPRD Kota Palu, Muh Iqbal Andi Magga

PALU – Legislator DPRD Kota Palu menilai, terjadinya tren penurunan pendapatan Kota Palu tidak lepas dari pengaruh kebijakan pusat. Namun demikian, kebijakan yang dimaksud harus diterima sebagai salah satu wujud keputusan politik dari pemerintah pusat.

Adapun kebijakan tersebut, seperti digratiskannya pengurusan surat-surat kependudukan, berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya.

“Hal ini yang berkontribusi pada penurunan pendapatan,” kata Katua DPRD Kota Palu, Moh. Iqbal Andi Magga, dua hari lalu.

Selain itu, sebut dia, terbitnya Undang-Undang Nomor 23 yang mengatur urusan tambang beserta infrastruktur berskala besar yang menjadi domain pemerintah provinsi.

“Untuk hal ini, kita menyoroti kebijakan pemerintah pusat karena tidak melihat faktor-faktor ini sebagai salah satu fungsi suksesnya pembangunan di daerah. Mengobral kebijakan gratis telah menyebabkan daerah mengalami penurunan pendapatan, daerah menjadi korban kebijakan nasional. Namun begitu, itu adalah program strategis nasional yang wajib disukseskan,” tegas Eki, sapaan akrabnya.

Secara otomatis kata dia, pemerintah daerah ditantang untuk bagaimana bisa menutupi pendapatan yang telah berkurang.

Untuk itu, Pemkot harus menyasar sektor informal, yakni menggeliatkan pasar dengan meningkatkan daya jual masyarakat yang selama ini dinilai masih kurang. Dia mencontohkan, perlunya menggenjot daya jual usaha perikanan, misalnya dengan mengadakan pelabuhan dan pelelangan ikan.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti sektor lainnya seperti pertanian yang mesti ditingkatkan.

“Seharusnya kita dapat memanfaatkan potensi yang ada. Kenapa tidak jika kita membangun gudang pengumpulan hasil pertanian dari berbagai kabupaten atau menjadi lumbung penampungan beras yang semuanya bersentral di Kota Palu,” terangnya.

Namun, menurutnya, semua itu harus didorong dengan regulasi agar Kota Palu bisa mengakomodir kebutuhan dari daerah lain.

“Sejauh ini, peluang itu belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal kita punya jaringan ekonomi yang sangat kuat dengan beberapa daerah di Kalimantan dan sejumlah provinsi lain,” terangnya.

Belum lagi, tambah Eki, Kota Palu memiliki Pelabuhan Pantoloan yang sering disinggahi kapal dari luar. Semua itu merupakan peluang yang belum dimanfaatkan.

“Keberadaan kapal yang singgah tentunya membutuhkan bahan makanan sebagai bekal mereka dalam melakukan perjalanan perniagaan,” ujarnya. (HAMID)

Donasi Bencana Sulbar