Pengurus DPW dan DPK PRIMA se-Sulteng Dilantik

oleh -

PALU- Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulawesi Tengah resmi dilantik oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA). Pelantikan ini bertempat di Sutan Raja Hotel Jalan. Dr. Abdurrahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Ahad (31/10).

Dalam rilis diterima MAL Online, DPP PRIMA melalui Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Mayjend (Purn) Gautama Wiranegara dalam sambutannya, menegaskan kepada seluruh kader, “Bahwa Rakyat biasa adalah ibu kandung dari Partai Rakyat Adil Makmur.”

Slogan dari partai ini “menangkan pancasila”. Kenapa harus dimenangkan? Padahal Pancasila sudah mulai hilang dan terlupakan. Untuk itulah PRIMA hadir, Pancasila adalah identitas PRIMA.

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyataan dan Keadilan Sosial, itulah Identitas kita di PRIMA.

PRIMA lahir dari kecemasan, kewas-wasan dan keresahan yang ada. Di tengah Pandemi PRIMA bisa dibangun tanpa melibatkan pihak lain. Pembiayaan partai yang mahal bisa diatasi oleh keterlibatan rakyat.

BACA JUGA :  Kemenkumham Sulteng Serahkan Sertifikat Halal Lapas/Rutan/ LPKA

PRIMA menurutnya, adalah partainya rakyat biasa, partainya rakyat yang hanya menguasai 40 persen kekayaan yang ada, sementara 50 persen lebihnya dikuasai oleh segelintir orang. Itulah Oligarki, dan oligarki, kata dia merupakan musuh dari PRIMA.

“Oligarki semakin merajalela, baik di tingkat pemerintah, bangsa dan negara, bahkan dalam kehidupan politik kita. Demokrasi tidak akan berdiri tegak jika oligarki menguasai negara ini,” jelasnya.

Olehnya dia berpesan dan mengajak kepada seluruh kader, khususnya anak muda. Dia mengklaim PRIMA didominasi oleh kader-kader muda yang lahir di tahun 90-2000an.

Dia menggaransi, partainya tidak haus akan jabatan, dan kekuasaan. PRIMA bukan tempat berkumpul duduk-duduk, sebab ujarnya, mereka sudah berkomitmen dalam berpartai untuk kepentingan bangsa dan rakyat, sesuai pasal 33 UUD 1945 dimana kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

BACA JUGA :  Pengadilan Negeri Palu Dukung Revisi PP Tunjangan Hakim

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jendral PRIMA Dominggus Oktavianus memberikan pesan-pesan penegasan yang sudah sering disampaikan oleh Ketua Umum PRIMA.

“Kepada seluruh kader dan pengurus yang akan di lantik. Partai PRIMA ini dikenal dengan slogan atau tag line Partainya Rakyat Biasa. Kita punya definisi tersendiri tentang rakyat biasa ini, rakyat biasa ini merupakan rakyat yang sampai saat ini tidak mendapatkan hak istimewa untuk mengakses kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi,” tegas Dominggus Oktavianus.

Menurutnya, kaum dari non elit, lintas kelas yang terdiri dari petani, buruh, pedagang, pengusaha dan sebagainya yang tidak mendapat hak istimewa untuk mengakses kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi, sehingga untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang strategis di Indonesia banyak yangg tidak pernah dilibatkan.

Menurutnya, seluruh keputusan yang dialami masyarakat, yang di alami bangsa dan negara ini lahir dari keputusan politik. Olehnya sebagai rakyat biasa yang sadar, yang memahami hal itu, partainya ingin mengambil bagian dalam dunia politik dan kebijakannya.

BACA JUGA :  Masyarakat Adat di Sulteng Minta Pengesahan UU Perlindungan Masyarakat Adat

Rakyat biasa terus mengalami depolitisasi. Dijauhkan dari politik sejak zaman orde baru hingga era Reformasi yang liberal kapitalistik.

Dia berpendapat, bila di zaman orde baru rakyat ditakuti dengan kekuatan negara, di era liberal seperti sekarang rakyat ditakuti dengan biaya politik yang mahal. Itu yang membuat orang jauh dari politik dan menganggap politik hanya milik segelintir orang mapan saja.

Setelah menyampaikan pesan-pesan politik kepada seluruh kader, Dominggus Oktavianus langsung mempimpin prosesi pengambilan ikrar dan melakukan penyerahan bendera pataka kepada pengurus DPW PRIMA Sulteng, sebagai simbol penyerahan tugas dan tanggung jawab pembesaran dan perluasan struktur Partai di Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam undangan perwakilan dari Gubernur, Partai Politik, Polda Sulteng, Danrem 132 Tadulako, Aktifis Buruh, Tani, Mahasiswa dan Tokoh Agama. (kram)