PALU – Salah satu legislator DPRD Sulteng menyambut baik rencana PT Angkasa Pura (AP) I, untuk mengambil alih pengelolaan Bandar Udara (Bandara) Mutiara SIS Aljufri Palu dan Bandara Syukuran Aminuddin Luwuk, Kabupaten Banggai.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Rusli Dg Palabbi, Senin (21/08), pihaknya selaku mitra eksekutif akan mendukung rencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang spesial mengelola bandar udara itu.
Menurut Rusli, sangat banyak manfaat dan keuntungan yang didapat jika pengelolaan bandara diserahkan kepada pihak ketiga yang sudah berpengalaman mengurus Bandara.
“Sudah banyak bukti bandara yang bagus setelah dikelola Angkasa Pura. Ini juga bisa menopang pendapatan daerah,” katanya.
Dia menambahkan, dengan dikelola PT Angkasa Pura I, maka semua yang berkaitan dengan fasilitas bandara, bisa terpenuhi, apakah dalam bentuk penambahan run way (landasan pacu pesawat), maupun fasilitas lainnya di dalam Bandara.
“Memang kalau kita lakukan sharing APBD Sulteng dan Kota Palu, mungkin kita bisa saja melakukan pengembangan Bandara sendiri, tanpa perlu diserahkan kepada pihak ketiga. Tapi pasti akan berkonsekuensi pada program pembangunan di sektor lain yang juga sama-sama penting,” jelas Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulteng itu.
Yang terpenting lagi, lanjut dia, jika pengelolaan Bandara sudah ditangani Angkasa Pura I, dan semua fasilitas yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka secara langsung akan mempermudah pengusulan Bandara Mutiara SIS Aljufri sebagai Embarkasi Haji sendiri, mandiri dan tidak lagi bergantung di Balikpapan.
“Bahkan kita tidak hanya melayani penerbangan domestik, tapi sudah internasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura I, Danang S Baskoro, mengatakan, dari segi bisnis, pengelolaan Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), belum bisa memberikan keuntungan bagi daerah. Dari kacamatanya, justru masih rugi.
Hal ini berdasarkan jumlah trafik penumpang maupun lalu lintas pesawat yang belum memenuhi skala ekonomis, termasuk Bandara Syukuran Aminuddin yang ada di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai.
Meski demikian, pihak Angkasa Pura I tetap mau mengelola, baik Bandara Palu maupun Luwuk.
“Sebenarnya walaupun kita ambil alih, pasti dari skala ekonomi masih mengalami kerugian,” ungkap Danang, saat berkunjung ke Sulteng, pekan lalu.
Namun bagi dia, sebagai BUMN yang khusus mengelola bandara, hal itu tidak menjadi masalah, karena pihaknya masih bisa mendapatkan keuntungan dari Bandara lain, dalam bentuk subsidi silang.
Danang mengaku telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng, membicarakan rencana tersebut.
Meski demikian, dia belum bisa memastikan, kapan pengelolaan Bandara tersebut bisa direalisasikan. Yang jelas, kata dia, awalnya harus dimulai dari proses penyerahan dan dorongan dari pemerintah daerah dan semua unsur terkait lainnya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan.
“Kami berharap semuanya bisa direalisasikan tahun 2017 ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, alasan penyerahan pengelolaan itu bukan tanpa sebab, karena pengembangan bandara akan terbatas jika hanya mengharapkan pembiayaan dari APBN atau APBD.
“Dari tahun ke tahun, mobilitas keduanya (Bandara Palu dan Luwuk) semakin meningkat, sehingga pengembangannya menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, ada Bandara lain yang mengusulkan agar pengelolaannya diserahkan kepada Angkasa Pura I, yakni Bandara Komodo di Labuan Bajo dan Bandara Sentani di Jayapura.
Secara umum total Bandara di Indonesia yang dikelola PT Angkasa Pura I adalah sebanyak 13, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.
Kemudian Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Lombok Praya, Bandara Pattimura Ambon dan Bandara El Tari Kupang.
Terpisah, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengatakan, rencana tersebut masih dikaji dulu untung ruginya bagi daerah. (RIFAY)
