PALU – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah merumuskan sejumlah program yang melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi untuk ikut berperan dalam pengawasan tahapan pemilu.
Nasrun, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi Sulteng, mengatakan, pihaknya meminta kepada pihak kampus agar memprogramkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik kepada mahasiswa.
“Jadi KKN tematik ini mahasiswa bisa menyelipkan program edukasi kepemiluan kepada masyarakat. Kami juga sudah merencanakan kerja sama ini dengan Unsimar Poso dalam waktu dekat,” jelas Nasrun, saat menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif “Penguatan Pemantau Pemilu” di salah satu hotel, di Kota Palu, Selasa (14/02).
Hal lain yang bisa dilakukan perguruan tinggi adalah penelitian ilmiah pengawasan pemilu, kuliah umum, diskusi/seminar, magang, Prodi pengawasan Pemilu, dan lainnya.
Ia menambahkan, program lain dalam pengawasan partisipatif adalah mendorong sarana pendidikan membentuk atau memperkuat pemahaman pengawasan partisipatif.
“Ada juga forum warga berupa pembentukan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan pemilu atau dengan metode dialogis atau partisipatoris,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, program pojok pengawasan dengan cara pembentukan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pembentukan kampung pengawasan partisipatif.
“Kemudian pembentukan komunitas digital dalam rangka meningkatkan literasi dan edukasi serta memperluas jangkauan pengawasan partisipatif,” pungkas Nasrun.
Hal senada juga dikatakan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Bawaslu Provinsi Sulteng, Ivan Yudharta.
Ivan mengatakan, di Sulteng sendiri terdapat sebanyak 2017 tenaga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan 175 tenaga Panwascam.
Jumlah tersebut dinilai tidak akan mampu mengawasi semua lini tahapan yang dilaksanakan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk itulah, kata dia, Bawaslu sangat membutuhkan stakeholder dalam melakukan pengawasan partisipatif.
Ia menjelaskan, khusus kolaborasi dengan perguruan tinggi, bentuknya bisa berupa KKN tematik pemilihan atau magang di Kantor Bawaslu.
“Sasarannya adalah pimpinan perguruan tinggi, dosen aktif dan mahasiswa aktif,” katanya.
Kegiatan sosialisasi dirangkai dengan launching siaga pengawasan 1 (satu) tahun menjelang hari pemungutan suara, dilanjutkan dengan pembacaan bersama Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas oleh peserta dari ormas, mahasiswa, jurnalis dan jajaran Bawaslu. (RIFAY)
