PALU- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad), Prof. Slamet Riyadi Cante menilai terkait wacana menggunakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, kemunduran dalam demokrasi.
“Sistem proporsonal tertutup kemunduruan dalam berdemokrasi, karena otoritas ketua partai yang lebih dominan menentukan calon legislatif untuk ditetapkan sebagai anggota legislatif,” kata pengamat kebijakan publik Untad, di Palu, Jumat (6/1).
Sebab kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untad ini, mekanisme pemilihannya yang dijoblos hanya tanda gambar partai. Sehingga tingkat kompetisinya cenderung tidak adil karena kedekatan para elite dan Ketua partai cukup berpengaruh terkait tingkat keterpilihan caleg untuk menjadi legislatif.
“Argumentasi yang di gulirkan para elite partai bahwa sistem proporsional tertutup akan mengurangi cost politik , karena efisien penggunaan kertas suara sebab tidak ada tercantum foto. Hanya dengan proporsional tertutup justru caleg yang memiliki jejak rekam yang baik berpotensi tidak bisa di tetapkan sebagai legislatif , sebab tidak memiliki hubungan emosional dengan para elite partai,” kata Prof.Slamet.
Menurutnya, jika MK mengabulkan dan menetapkan proporsional tertutup, maka yang paling penting harus didorong adalah komitmen dan integritas para elite dalam mencermati figur caleg, yang memiliki kapasitas dan jejak rekam sudah teruji.
“Dalam sistem tertutup baliho caleg tidak perlu. Cukup gambar partai saja. Kita berharap dengan sistem tetutup proses kaderisasi internal partai akan semakin kuat,” imbuhnya.
Sistem proporsional tertutup sendiri menambg pernah dilakukan pada pemilu 1955 dan 2004.
Reporter: IKRAM
Editor: NANANG
