PALU – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronald Gulla, ST, angkat bicara menanggapi sejumlah informasi yang beredar mengenai pengadaan mobil dinas di DPRD Sulteng.
Ia menilai, informasi yang dimaksud sedikit berlebihan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itupun menjelaskan beberapa hal mengenai informasi yang dimaksud.
Ronald mengatakan, pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD tidak pernah meminta pengadaan mobil dinas untuk ketua ataupun pimpinan DPRD.
“Adapun wacana untuk rencana pengadaan mobil tahun ini merupakan inisiatif dari PURT yang saya pimpin. Namun ini barulah wacana dan rencana. Belum masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD Sulteng, baik tahun ini maupun tahun depan. Yang saya sempat sampaikan sebelumnya, bahwa kami hanya berencana dan tentunya disesuaikan dengan keadaan,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (01/09).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu menambahkan, mobil yang dimaksud tidak layak adalah milik pimpinan DPRD yang usianya sudah lebih dari 5 tahun, sehingga tidak ada salahnya PURT mewacanakan untuk membahas pengadaannya.
Kata dia, khusus untuk mobil dinas Ketua DPRD memang sudah ada sejak tahun lalu, kemudian satu unit lagi untuk pimpinan di Tahun 2022 awal ini, sehingga masih dua unit untuk pimpinan lain yang coba direncanakan.
“Jadi tidak ada lagi pembahasan mobil untuk Ketua DPRD, tidak ada arahan maupun petunjuk. Hanya mengenai mobil pimpinan lain saja yang belum ada. Namun sekali lagi saya sampaikan ini baru sebatas rencana yang saya sebagai Ketua PURT akan membicarakan, baik dengan PURT maupun pimpinan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, tugas PURT adalah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD, walaupun tidak diminta oleh pimpinan, maka sebagai ketua dan anggota PURT tetap berusaha merencanakan kebutuhan pimpinan dan anggota, mulai dari ATK, tinta printer, operasional listrik, air, tisu, dan hal-hal lain, termasuk kendaraan dinas pimpinan.
“Dan kembali saya sampikan, ini baru merupakan rencana dan itupun tanpa sepengetahuan pimpinan dan nantinya baru akan kami laporkan ke pimpinan apa-apa yang kami rencanakan. Tetapi memang, kebutuhan yang kami lihat sebagai PURT, itu yang kami bahas dulu baru kami laporkan,” terangnya.
Artinya, kata dia, pimpinan juga belum mengetahui hasil perencanaan dan pembahasan Tahun 2022.
Ia berharap, masalah pengadaan mobil dinas di DPRD tidak dibesar-besarkan karena keadaan dan kondisinya memang belum memungkinkan untuk pengadaan. Pihaknya di PURT hanya menjalankan tugas untuk merencanakan dan mengurai secara detail kebutuhan-kebutuhan sekretariat, pimpinan dan anggota DPRD.
“Masukan dari publik dan masyarakat juga sudah menjadi catatan bagi kami untuk menyusun kebutuhan sekretariat dengan bijak dan efisien,” katanya.
Bahkan, kata dia, di situasi pendemi saat ini, PURT sudah berusaha untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi sehingga tidak diadakan sekaligus.
“Tetapi sekali lagi ini kebutuhan yang kami temukan dan coba uraikan,” tutupnya. (RIFAY)
