JAKARTA – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menjadi peserta pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (31/10).
Kegiatan yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan lainnya tersebut mengangkat tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif.”
Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional menyebut bahwa reforma agraria berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan perkapita penerima reforma agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022.
Menko Airlangga menjelaskan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.
Dalam peraturan ini memuat empat terobosan kebijakan, yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.
Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA.
Sistem Bhumi-GTRA sendiri merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari gubernur dan bupati/wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah dan kerja sama kementerian/lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester 1 Tahun 2024,” jelas Menko.
Sebagai wujud apresiasi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dengan 4 kategori pemenang.
Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022 dimenangkan oleh Jawa Barat, kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023 oleh Kalimantan Barat, kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023 oleh Jawa Barat, serta kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023 oleh Kalimantan Selatan.
Dalam 4 kategori tersebut, diberikan juga gelar juara umum kepada Jawa Barat.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
