PALU- Penanggulangan terhadap bencana butuh peran semua pihak, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini, dipaparkan dalam diskusi akhir tahun, secara daring yang diinisiatif, oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah, Senin (27/12).
Dalam diskusi refleksi akhir tahun 2021 ini, menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Bupati Sigi, yang diwakili BPBD Sigi, Kepala seksi data dan informasi BMKG Geofisika Palu, Hendrik Leopatty, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati, dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Palu, Iwan Lapasere.
Sebagai pemantik diskusi, Ketua FPRB Kota Palu, Iwan Lapasere mengatakan, keterlibatan warga dalam penanganan bencana sangat diperlukan, mengingat warga adalah objek yang menjadi korban utama dalam bencana tersebut.
Iwan Lapasere menjelaskan, terbentuknya FPRB merupakan langkah kerjasama dengan Pemerintah Daerah, guna melakukan upaya pengurangan risiko bencana tersebut.
Sementara itu narasumber lainnya, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun Geofisika Palu mendata, terdapat puluhan sesar yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang bisa memicu terjadinya gempa di wilayah tersebut.
Menurut Hendrik Leopatty, saat ini pihaknya, juga telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya tsunami di wilayah Sulteng. Dari catatan sejarah sejumlah daerah di Sulteng juga pernah terjadi gempa besar dan tsunami.
“Kami masih validasi dan nanti kita serahkan ke BPBD kabupaten kota dan gubernur,” jelasnya
Hendrik menambahkan, pihak BMKG saat ini juga intens memberikan sosialiasi disejumlah sekolah dan Univesritas yang ada di Sulteng.
“Kita terus memberikan edukasi dan sosialiasi di kampus dan sekolah- sekolah. Mitigasi dan mengenal kegempaan harus diketahui sejak dini,” terangnya.
Sementara itu, pihak BPBD Sulteng melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati mengatakan, memang peran semua pihak dibutuhkan dalam penanggulangan risiko bencana.
Menurutnya, BPBD Sulteng akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk bekerjasama dalam penanggulangan risiko bencana.
“Saya sangat berterimakasih, FPRB di beberapa daerah sudah terbentuk. Ini membantu kami dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Menurut Debri, BPBD Sulteng berencana membuat dokumen rencana kontigensi atau skenario penanganan bencana di Sulteng. Saat ini tersisa Morowali Utara dan Morowali yang belum merampungkan dokumen tersebut.
Pemerintah Kabupaten Sigi, yang menjadi salah satu daerah rawan bencana di Sulteng, memaparkan data tentang kerugian yang terjadi di wilayahnya.
Data BPBD yang disampaikan oleh Kabid Kedaruratan BPBD Sigi, Ahmad Yani. Dipaparkan, kerugian yang dialami Pemkab Sigi tahun 2021, karena bencana mencapai triliunan. Tidak hanya itu, beberapa Desa yang terjadi bencana di wilayah Kabupaten Sigi, juga telah masuk dalam tahap rehabilitasi.
“Kalau Desa Bangga kita sudah siapkan lahan untuk relokasi,” terangnya.
Dia menambahkan butuh kerjasama untuk penanganan bencana di Sulteng. “Kami butuh kerjasama semua pihak dalam penanggulangan bencana ini termaksud dari media,”tambahnya.
Sementara itu, Hendra ketua IJTI Sulteng berharap, diskusi ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk semua masyarakat untuk lebih memperkuat mitigasi ataupun bisa membantu peran pemerintah dalam hal penanggulan risiko bencana.
“Semoga ini langkah awal untuk kita memahami bencana di Sulteng. Terimakasih untuk semua narasumber yang telah berkesempatan hadir dan memberikan materi terkait penanggulangan bencana. Semoga tahun depan tidak ada lagi terjadi bencana di Sulteng,”tutupnya. (Ikram)
