PALU- Dalam melakukan pemulihan ekonomi pasca bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala, sebaiknya melibatkan perguruan tinggi atau kampus.
Hal ini disampaikan akademisi Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu, Muhammad Yasin, melalui Media Alkhairaat, Senin (21/1).
“Pemulihan ekonomi paska bencana, sebisanya melibatkan perguruan tinggi, ” kata Akademisi Unisa Dr.Muhammad Yasin, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (21/1).
Kalaupun pemerintah tidak melibatkan perguruan tinggi, kata dia, universitas harus bisa memberikan konstribusi terhadap masyarakat terdampak.
Saat ini, dalam pengamatannya, pemerintah belum dapat menyalurkan bantuan kepada para pelaku usaha dan nelayan. Hal itu karena terkendala, pada perturan Kemendagri tentang Pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial. Di pihak lain pelaku ekonomi dan nelayan semestinya cepat mendapatkan bantuan.
” Ini satu dilematis di satu sisi ingin melakukan tugas sebagai manusia dan pengabdi negara di satu sisi takut melanggar aturan, ” kata.
Dia menambahkan, ada rangkaian harus kita perhatikan pada fase pemulihan.
Olehnya dibutuhkan peran serta semua pihak dalam pemulihan ekonomi, bagaimana masyarakat dibawah bimbingan pemerintah bisa kembali bekerja seperti semula.
Dia menyampaikan, mereka juga saat ini telah melakukan pembinaan, penyuluhan kewirausahaan, untuk ekonomi kerakyatan.
” Seperti kami lakukan di daerah pantai Barat , Kabupaten Donggala,” kata, Muhammad Yasin alumni Universitas Padjajaran ini.
Selama ini kata dia, pihaknya memiliki desa binaan. Desa binaan ini juga diprioritaskan sebagai daerah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tempat penelitian serta pengabdian para dosen.
Di sinilah menurutnya, peran untuk memetakan permasalahan ekonomi rakyat, untuk nantinya dapat disampaikan pada pemerintah atau dinas teknis terkait, apa menjadi kebutuhan masyarakat setempat.
“Kalau program Unisa banyak diantaranya setiap Jum’at para pejabat atau dosen tertentu turun untuk berkhutbah memberi pesan-pesan moral, terkait sikap kita dalam hadapi bencana,” kata Wakil Rektor II ini.
Olehnya, dia menambahkan, perlu koordinasi dengan pemerintah, sehingga saat turun ke lapangan ada pesan pemerintah di dalamnya.
“Ada ukurannya, bahwa kegiatan tersebut berkembang. Ada waktu tertentu ditetapkan bulan atau tahun ke berapa masyarakat benar-benar bisa mandiri,” katanya. (IKRAM)
