PALU – Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD. PMI) Kota Palu, mendukung langkah Gubernur Sulteng Longki Djanggola menolak Bandara Mutiara Sis Aljufri, beroperasi sampai Awal Juni.
Meskipun Kementerian Perhubungan telah memutuskan membuka kembali salahsatunya, akses moda transportasi udara, sejak Kamis (7/5/) lalu.
Penolakan tersebut dituangkan melalui Surat Gubernur Sullteng tentang nomor 550/260/DIS.HUB tentang penundaan kelonggaran akses transportasi dari dan ke Sulteng tertanggal 8 Mei 2020.
“Sebab, dibukanya bandara dapat menjadi pemicu meningkatnya kasus pasien positif di Sulteng, ” kata Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD PMI) Kota Palu, Siddiq Djatola, dalam releas diterima MAL Online, Senin (11/5).
Ia mengatakan, langkah tersebut tepat diambil Gubernur demi menyelamatkan nyawa masyarakat Sulteng, di tengah semakin meningkatnya positif Covid 19.
Dia menilai jika bndara beroperasi, hanya akan menambah beban pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19.
“Sebab, bandara merupakan salah satu penyebab masuknya wabah virus di Sulteng,” katanya.
Sebelumnya kata dia, penularan virus masih impor, sekarang sudah transmisi lokal, yang menulari dari orang Palu ke orang Palu.
“Itu artinya, percepatan penanganan Covid-19, harus dilakukan maksimal dengan tidak mengoperasikan kembali bandara Mutiara Sis Al Jufri,” ujar advokat muda ini.
Apalagi, kata Sidiq, saat ini Sulteng sedang dalam masa puncak pandemi Covid-19, yang ditandai jumlah kasus pasien positif terus meningkat.
“Pada masa puncak pandemi ini, mestinya pemerintah pusat memikirkan untuk tidak mengoperasikan bandara. Karena ini berbahaya sekali,” terangnya.
Berdasarkan rilis Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) Covid-19 Sulteng, hingga Ahad (10/5/) jumlah pasien positif mencapai 83 orang dari sebelumnya 75 orang. Naiknya jumlah kasus pasien positif itu dikarenakan adanya penambahan sebanyak 8 orang berasal dari Kabupaten Buol. (Ikram)
