PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov), Novalina, menyatakan, pihaknya telah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pendapatan berupa strategi pencapaian target pendapatan dengan mengoptimalkan pelayanan dan koordinasi.

Selain itu juga melakukan penggalian potensi berdasarkan kewenangan dengan OPD teknis dan mitra terkait, termasuk sosialisasi tentang regulasi pendapatan.

Hal itu dikemukakan Novalina, menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Sulteng atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10).

Pihaknya berjanji terhadap beberapa saran dan masukan fraksi PKB untuk diseriusi dalam menjalankan roda pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Sulteng.

Beberapa saran dan masukan itu antara lain, dalam Ranperda APBD 2024 diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan. Dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Fraksi PKB berharap rencana belanja pada APBD tahun 2024 ini mampu menjadi instrumen fiskal daerah dalam upaya untuk terus menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan akses pelayanan masyarakat serta dapat menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, menjawab kekhawatiran Fraksi PKS tidak tertutupinya defisit APBD Tahun 2024 sebesar  Rp551 miliar lebih, ia menyatakan bahwa Pemprov dalam mengalokasikan SiLPA pada rancangan APBD tahun 2024 telah berdasarkan perhitungan yang matang.

Rancangan APBD 2024 menurutnya merujuk pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun pelaporan 2022 serta laporan semester pertama realisasi APBD tahun anggaran 2023.

Selanjutnya, kata dia, bila SiLPA tidak mencapai realisasi, maka langkah yang diambil pemerintah daerah untuk menutupi defisit adalah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah serta pengurangan program kegiatan yang kurang prioritas.

Fraksi PKS DPRD Sulteng dalam pemandangan umumnya menyoroti rancangan APBD dalam Ranperda APBD tahun 2024. Karena dalam rancangan APBD Sulteng 2024 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4.867triliun lebih. Sementara rencana belanja daerah sebesar Rp5.418 triliun lebih.

Antara pendapatan dan belanja terdapat selisih, Rp551.034 miliar lebih.

Artinya, pemerintah sedang membuat perencanaan defisit, karena lebih besar angka belanja ketimbang pendapatan. Pemerintah menjadikan SiLPA tahun sebelumnya  untuk menutupi defisit tersebut.

Namun fraksi PKS khawatir, jika sampai akhir tahun anggaran tidak ada SiLPA atau angkanya tidak mencapai Rp551 miliar, maka hal ini akan memberikan dampak pada APBD 2024 yang mengalami defisit karena lebih besar pasak daripada tiang. RIFAY