PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), diwakili Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Elim Somba menjadi Narasumber Rapat koordinasi (Rakor) kegiatan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca bencana tahun 2018.
Rakor tersebut dilaksanakan secara virtual, Kamis (24/06), dihadiri Ketua Satgas PUPR, Dr. Arie Sutiadi, Para Kepala Balai Kementrian PUPR, Para Bupati dan Wali Kota Palu.
Dikesempatan itu, Dr. Arie Sutiadi menyampaikan, perpanjangan Inpres tentang rehabilitasi dan rekontruksi masih dalam proses di pusat. Kata dia, Rakor penyelesaian kendala yang ada, bertujuan untuk mencari solusi.
“Diharapkan Bupati dan Walikota mempercepat Validasi data tentang WTB yang akan direlokasi, baik di Kota Palu, Sigi dan Donggala, Proses laran supaya dipercepat untuk lokasi yang sudah siap dibangun Huntap,” katanya.
Dikesempatan itu, Elim Somba menyampaikan, kebijakan strategis yang mendesak untuk segera diselesaikan gubernur adalah, penanganan pendemi Covid-19, percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi dampak bencana, percepatan penyelesaian kelompok MIT Poso, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung Sulawesi tengah Corporation.
Kata Elim, untuk penyelesaian dampak bencana, Gubernur mengharapkan akhir tahun 2021 semua permasalahan yang ada sudah dapat diselesaikan. Untuk itu, Gubernur sudah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Palu tentang proses penyelesaian rehabilitas dampak bencana di Kota Palu.
“Saat itu Gubernur sudah menyetujui permintaan Walikota untuk alokasi anggaran untuk Pembayaran Lokasi Huntab Petobo Rp 12 Miliar, dan untuk lokasi pembangunan kembali Jembatan IV Palu sebesar Rp 10 Miliar. Total jumlahnya Rp 22 Miliar. Gubernur juga akan melaksanakan rapat dalam waktu dekat dengan Bupati Sigi, Donggala dan Wali Kota Palu, untuk mengetahui kendala yang dihadapi, supaya segera dieksekusi,” terangnya.
Pada rapat tersebut Balai Perumahan menyampaikan, dalam waktu dekat akan dilakukan proses lelang Huntab Talise, Tondo sebanyak 2.917 unit dan diharapkan Hutab siap dihuni agar Walikota dan Bupati segera menerbitkan Warga Terdampak Bencana (WTB) untuk dapat menempati Huntap, agar syarat pendukung dapat segera di Penuhi .
Reporter : Irma
Editor : Yamin
