PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda, Senin (27/10/2025).
Rakor yang digelar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tersebut juga terhubung secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.
“Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12 persen (yoy), sementara Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan capaian 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan 32,09 persen.
Namun demikian, Sulawesi Tengah masih berada dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni sebesar 3,88 persen pada September 2025. Dua kabupaten juga tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparannya menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi sebesar -1,48 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang selama ini menjadi komoditas penyumbang inflasi utama.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan laju inflasi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri, Perwakilan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda.***
