PALU – Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, menyoroti perubahan iklim secara ekstrim akibat dampak dari fenomena pemanasan global El Nino yang terjadi saat ini.
Kondisi yang tidak menentu ini dinilai berdampak pada kondisi kesehatan manusia.
Di samping itu, perubahan iklim global juga menyebabkan curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, serta terjadinya bencana alam angin puting beliung dan berkurangnya sumber air.
“Sedangkan Sulteng merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak potensi bencana. Oleh sebab itu, Fraksi PKS meminta pemerintah perlu untuk menggiatkan kegiatan mitigasi bencana dan membangun kesadaran masyarakat untuk memahami karakter-karakter bencana di Sulteng,” ujar Sri Atun, saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2024 pada rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10).
Pihaknya pun ingin mendapatkan jawaban berupa gambaran, sejauh mana dan apa saja kegiatan pemerintah dalam kaitannya dengan mitigasi bencana serta melibatkan berbagai organisasi yang selama ini cukup concern dengan masalah kebencanaan.
Fraksi PKS juga ingin mendapatkan penjelasan terkait fluktuasi angka kemiskinan. Sebab berdasarkan paparan Gubernur, jumlah penduduk miskin pada September 2022, jika dibandingkan September 2021, meningkat sebesar 0,12 persen.
“Walaupun pemerintah mengklaim jumlah pengangguran di Sulteng turun 4,41 persen dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Namun berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng pada Mei 2023, bahwa jumlah pengangguran di Sulteng pada Februari 2023 mencapai 55,80 ribu orang.
Terkait masih tingginya angka pengangguran, pihaknya pun mempertanyakan korelasi perjalanan beberapa pejabat dengan alasan mencari investor.
“Sekaligus ingin mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan investasi di Sulteng yang diharapkan mampu memberi solusi atas tingginya angka pengangguran,” kata Sri Atun.
Dari sederet catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan setuju Raperda APBD Sulteng 2024 dibahas ke tingkat selanjutnya. RIFAY
