PALU – Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Eddy Lesnusa mengatakan, pemberian bantuan hibah untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI di Palu sebesar Rp14 Miliar sudah sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Eddy, DPRD provinsi dan gubernur menyetujui dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD- P) tahun 2022, untuk selanjutnya akan dilakukan asistensi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan menjadi APBD-P Tahun 2022.

“Penganggaran tersebut direncanakan setelah ditetapkannya tiga provinsi sebagai calon daerah pelaksanaan Munas KAHMI. Antara lain, provinsi NTB, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Panitia nasional Munas KAHMI datang berkunjung ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dan DPRD. Pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan DPRD menyambut baik, Palu Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah,” ujar Eddy Lesnusa, kepada MAL Online, Sabtu (17/09).

Selanjutnya, kata dia, presidium KAHMI memutuskan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah, karena Munas KAHMI ingin mempercepat program pemulihan paska bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional. Sebab, lanjut dia, mempercepat realisasi tahapan rehabilitasi rekonstruksi dan mendorong recovery ekonomi paska bencana, akan menjadi rekomendasi utama Munas KAHMI Tahun 2022 dan juga akan menjembatani aspirasi pembangunan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulteng.

Selain itu, menurutnya, dengan diputuskannya Palu, Sulawesi Tengah sebagai penyelenggaraan Munas KAHMI Tahun 2022, menjadi ajang promosi daerah Sulteng di kancah Nasional dan Internasional.

“Untuk menjaga harkat dan martabat daerah yang sudah menyambut baik pelaksanaan Munas KAHMI di laksanakan di Palu Sulawesi Tengah, selaku tuan rumah sesuai ketentuan harus memberikan dukungan anggaran untuk biaya pelaksanaannya,” ujarnya.

Serta juga menyambut baik niat Munas KAHMI, karena akan dikunjungi dan dihadiri tamu-tamu anggota tetap KAHMI, baik dari seluruh penjuru tanah air dan juga anggota KAHMI yang mungkin ada di Luar Negeri bisa berjumlah 6.000 peserta.

“Sudah pasti akan menghidupkan UMKM dan dunia usaha di Sulawesi Tengah, dan sangat pasti memberikan dampak terhadap ekonomi Sulawesi Tengah dengan kehadiran peserta Munas KAHMI yang berjumlah 6.000 Peserta. Akan memberikan dampak positip untuk menghidupkan dunia usaha dan parawisata di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Eddy mengatakan, sebelumnya panitia Munas KAHMI membutuhkan anggaran sebesar 15 M, namun setelah dilakukan rasionalisasi hanya disetujui sebesar 14 M. Nilai ini telah mendapat persetujuan dari Banggar DPRD, dan selanjutnya disepakati Pemprov dan DPRD.

Adapun pertimbangan persetujuan alokasi anggaran ini, selain yang sudah disampaikan, juga mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pemberian dana hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendagri 77 tahun 2020, yaitu hibah dapat dberikan ketika belanja mandatori (belanja wajib) terpenuhi.

Menurutnya dalam struktur Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 semua belanja mandatori yang diatur dalam ketentuan telah terpenuhi, seperti belanja pendidikan sudah di atas 20 persen dari jumlah belanja dalam APBD, alokasi belanja kesehatan juga sudah di atas 10 persen, belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 25 persen dari dana transfer umum di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja infrastruktur juga terpenuhi dan regulasi terbaru mengatur alokasi dana untuk mengintervensi kenaikan inflasi dampak dari kenaikan BBM sebesar 2 persen untuk Bansos, pembukaan lapangan kerja dan subsidi transportasi juga terpenuhi.

“Sehingga dalam konteks hibah yang diberikan kepada KAHMI dalam APBD 2022 itu sudah memenuhi kaidah dan ketentuan penganggran,” ujarnya.

KAHMI diimbau mengunakan anggaran tersebut seefesien dan seefektif mungkin, dan juga semua pihak dapat mengawasi pelaksanaannya.

Akhirnya, sesuai ketentuan, sebagai akuntablitas pelaksanaan anggaran tersebut, penggunaan anggaran tersebut akan diaudit oleh BPK.

Reporter: Irma
Editor: Nanang