PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), diharapkan bisa menjadikan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Sulteng, sebagai rujukan dalam penetapan program kerja pemerintah daerah.
“Usul kami, pokok-pokok pikiran dari DPRD Sulteng yang merupakan aspirasi masyarakat di daerah ini, hendaknya dapat diimplementasikan dalam alokasi belanja tahun anggaran 2024,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Sulteng, Zainal Abidin Ishak, saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi Golkar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2024, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (16/10).
Pada sisi belanja, kata Zainal, Pemprov Sulteng hendaknya fokus di luar peningkatan kapasitas dan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan harus sejalan dengan visi gubernur yakni gerak cepat pembangunan Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kesehjateraan rakyat.
“Sektor ekonomi yang berorientasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan hendaknya diarahkan pada kebutuhan dasar para petani dan nelayan dalam peningkatan produksi, khususnya untuk fasilitas bibit, benih dan pupuk,” ujarnya.
Zainal menambahkan, hasil yang sudah dicapai pemerintah daerah masa bhakti 2020-2023 menunjukkan jumlah penduduk miskin fluktuatif. Sampai September tahun 2022, jumlah penduduk miskin masih pada 12,30 persen atau 389 ribu orang.
Menurutnya, salah satu solusi program pengentasan kemiskinan adalah mendorong terbukanya lapangan kerja baru pada sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan sebagainya.
Sementara itu, kata dia, pihaknya mendorong PAD dari target tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,988 triliun lebih, agar dapat dinaikkan, minimal dibulatkan menjadi Rp2 triliun.
“Dngan pertimbangan, adanya penghapusan denda pajak, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak serta adanya perkembangan makro ekonomi Sulteng dengan pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Terkait Pemilu tahun 2024, jika memungkinkan secara regulasi, maka Fraksi Golkar berharap kepada Pemprov Sulteng agar menyiapkan alokasi anggaran sosialisasi untuk sukses pemilu.
Setelah menyampaikan serangkaian catatan, Fraksi Golkar menyatakan Raperda APBD Tahun 2024 disetujui untuk dibahas melalui mekanisme dan tahapan pembicaraan berikutnya. RIFAY
