INDIA – Indonesia turut mengambil peran penting dalam lokakarya regional Cross-Asian Dialogue on Rural Development yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF) di Bihar, India.
Delegasi Indonesia dihadiri oleh Ardin dari Pemerintah Kota Palu, Muchamad Indrawan selaku peneliti dari Universitas Indonesia, dan Siti Kholisoh, perwakilan Wahid Foundation.
Selain Indonesia, juga hadir organization leader dari Jepang, Iraq, Filipina, Thailand, serta tuan rumah India.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memetakan tantangan serta sharing praktik baik atas upaya yang telah dilaksanakan di berbagai negara.
Fenomena yang melatarbelakangi adalah urbanisasi generasi muda yang berpotensi menurunkan produktivitas pedesaan.
Ardin mengatakan, meskipun tidak memiliki wilayah pedesaan, namun Kota Palu melihat pentingnya pembangunan kelurahan sebagai wilayah administrasi terkecil dan berbagi tiga isu penting yang relevan dengan pembangunan daerah secara menyeluruh,
Dari sisi musrenbang inklusi (partisipasi masyarakat), kata dia, Pemerintah Kota Palu melakukan inisiatif strategis dengan menjangkau kelompok rentan.
“Inisiatif ini memungkinkan penyerap aspirasi dari perspektif masing-masing kelompok,” ujarnya.
Sejak Tahun 2024, lanjut dia, telah disiapkan alokasi anggaran khusus untuk mengakomodir usulan kelompok rentan, di mana pada Tahun 2026 usulan yang terakomodir mencapai Rp1,6 miliar.
“Pemanfaatan alokasi ini didiskusikan sepenuhnya oleh kelompok rentan didampingi fasilitator,” katanya.
Dari sisi ketangguhan bencana (build back better and safer), Palu sebagai kota yang berada di jalur sesar Palu Koro dan terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 2018, menerapkan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan pendekatan build back better and safer.
“Pengalaman ini menjadi pembelajaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI),” kata Ardin.
Selanjutnya pada sisi Social Solidarity Economy (SSE) Inklusif, Palu mengembangkan konsep ini berkolaborasi dengan SPF sejak Tahun 2023 dan mitra lokal Yayasan Sikola Mombine yang berfokus pada koperasi dan UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.
“Pembangunan inklusif tidak hanya cukup dengan pembangunan ekonomi, tetapi harus berdampak sosial dan lingkungan,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut dia, program yang telah berjalan mencakup pembuatan modul audio video marketing digital bagi penyandang tuli dan pemagangan penyandang disabilitas di IKM.
Saat ini juga sedang disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai panduan intervensi program hingga Tahun 2030.
Dalam lokakarya ini, Ardin selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palu, menekankan dua mekanisme untuk mencapai pembangunan yang adil dan inklusif: Social Solidarity Economy (SSE) dan Musrenbang Inklusi. ***
