PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, membuka seminar Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Palu Tahun 2025–2029, di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (21/10).
Kegiatan dihadiri sejumlah pimpinan OPD, camat, lurah, akademisi, serta para pemangku kepentingan yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan, dokumen RPKD harus menjadi jembatan nyata antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah.
Menurutnya, dokumen ini wajib mampu menerjemahkan RPJMN, RPJMD, target SDGs, serta kebijakan kementerian menjadi rencana yang bersifat operasional dan aplikatif di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai kebijakan besar tetapi asing di lapangan karena tidak ada turunan yang konkret. Oleh karena itu, saya minta tim penyusun memastikan setiap sasaran nasional dan daerah termanifestasi dalam indikator, program, dan anggaran yang sesuai dengan konteks Kota Palu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Imelda mengatakan bahwa integrasi dan sinkronisasi program merupakan kunci efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dirinya juga mengingatkan agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau bersaing memperebutkan penerima manfaat.
“Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus menyelaraskan kegiatan, mulai dari data penerima manfaat, prioritas intervensi, hingga mekanisme pelaporan. Intervensi kita harus sinergi, efisien, dan berdampak,” ujarnya
Lebih lanjut Imelda menambahkan perlunya pergeseran pendekatan dari sekadar pemberian bantuan menuju pemberdayaan masyarakat.
Kata dia, bantuan sosial memang penting, tetapi tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Kita harus menumbuhkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, pembinaan wirausaha lokal, serta pembukaan akses pasar. Penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kemandirian rumah tangga adalah indikator sukses jangka panjang,” terangnya.
Imelda juga mengutarakan pentingnya data yang akurat dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.
Menurutnya, tanpa data yang valid, kebijakan hanya akan bersifat spekulatif dan berpotensi tidak tepat sasaran. ***
