PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menginisiasi penghitungan laju pertumbuhan ekonomi per kecamatan dengan melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal ini dilakukan karena setiap tahun BPS mempublikasikan pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sementara laju pertumbuhan ekonomi kecamatan tidak dilakukan pengukuran.
“Langkah ini dilakukan agar bisa mendapatkan gambaran lebih rinci PDRB per kecamatan untuk menjadi acuan merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan,” kata Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Irmayanti Pettalolo, saat membuka seminar akhir Penyusunan Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Palu Tahun 2024, di ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Kamis (31/10).
Dia mengatakan, kesenjangan antar wilayah di Kota Palu terjadi karena adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, atau penyebab lainnya.
Dirinya menekankan, pertumbuhan ekonomi Kota Palu harus berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan. Olehnya, perlu diukur pula pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan.
Menurutnya, keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial.
Sehubungan dengan itu, lanjut Sekkot, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antar wilayah, menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan, perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di Kota Palu.
“Pemerintah Kota Palu berupaya untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Untuk memberikan orientasi dalam upaya mengurangi kesenjangan, diperlukan data dan informasi objektif, serta teknik analisis dan interpretasi data, sehingga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antar wilayah,” jelasnya.
Dia menyatakan, dengan ketersediaan data dan informasi, Pemkot Palu akan lebih mudah menempatkan program atau kebijakan yang sesuai di masing-masing kecamatan.
“Selain itu, diharapkan dapat diketahui potensi yang ada di masing-masing kecamatan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas, harus berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, dan meningkatnya daya beli masyarakat.
Untuk itu, kata dia, rekomendasi berdasarkan temuan dari hasil analisis kesenjangan serta potensi ekonomi, diharapkan dapat memberikan alternatif dalam penguatan perencanaan yang berbasis wilayah atau kecamatan.
“Kepada peserta seminar akhir, saya berharap untuk memberikan masukan konstruktif agar laporan akhir lebih paripurna,” tutupnya.
Reporter : */Hamid
Editor : Rifay
