POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso terus memperkuat langkah menuju pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, secara resmi membuka Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2025 di Kafe Dborist Tentena, Rabu (29/10).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian program serta merumuskan arah kebijakan perhutanan sosial di tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Verna menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar program pelestarian hutan, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Perhutanan sosial adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati mengapresiasi semakin banyaknya kelompok masyarakat di Poso yang berhasil mandiri dalam mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan. Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan, akses permodalan, dan kemitraan usaha agar manfaat ekonomi dan ekologis dapat dirasakan lebih luas.

Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial berperan vital sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mempercepat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Balai PSKL, UPTD KPH, dan organisasi masyarakat sipil pada 2024–2025 disebut telah menunjukkan kemajuan, mulai dari penguatan kelembagaan hingga pengembangan usaha masyarakat di wilayah izin perhutanan sosial.

Namun, Bupati mengingatkan bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi, terutama dalam konsistensi tata kelola kawasan dan kesinambungan program pemberdayaan.

“Keberhasilan perhutanan sosial menjadi kunci pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial,” tegas Verna.

Rapat Pokja ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Dr. Andri Amaliel Managanta bersama anggota DPRD, para Kepala OPD, Kepala KPH Sintuwu Maroso, Pimpinan PT Poso Energy, Direktur Yayasan Sikola Mombine, YPAL, Ketua Yayasan Madani Berkelanjutan, Rektor UNKRIT, serta tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan, dan pemuda.

Bupati berharap hasil pertemuan ini melahirkan langkah nyata menuju tata kelola hutan yang lebih inklusif dan produktif.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bersama untuk menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, dan membangun masa depan Poso yang hijau, lestari, dan sejahtera,” tutupnya.