POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar forum Konsolidasi Program bersama 15 lembaga non-pemerintah (NGO) dan komunitas sipil yang beroperasi di wilayah Poso.

Kegiatan berlangsung di Kantor Karsa Institute, Kota Palu, Senin (16/6).

Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah kerja lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Poso.

Kepala Bapelitbangda Poso, Dr. Frits Sam Purnama Kandori, mengatakan bahwa ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni konsultasi Roadmap Perhutanan Sosial (PS) Kabupaten Poso dan pemetaan program wilayah kerja NGO.

“Forum ini tidak hanya menampung masukan, tetapi juga membangun komitmen nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dari masyarakat sipil,” jelas Frits.

Ia mengungkapkan, hasil pemetaan menunjukkan bahwa nilai investasi sosial dari NGO yang bekerja di Kabupaten Poso selama 2024-2025 mencapai lebih dari Rp14,5 miliar.

“Investasi ini tersebar pada sektor-sektor prioritas seperti perhutanan sosial, penanggulangan bencana, gender dan inklusi sosial (GEDSI), tata kelola sumber daya alam, serta penguatan komunitas lokal pascakonflik,” ungkapnya.

Frits menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menyukseskan program pembangunan.

“Kolaborasi ini bukan sekadar membagi peran, tetapi menyatukan energi untuk perubahan yang lebih besar. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. NGO adalah mitra strategis dalam menjangkau masyarakat, membangun kepercayaan, dan mendorong transformasi dari akar rumput,” tambahnya.

Forum tersebut akan menjadi agenda rutin guna menjaga kesinambungan konektivitas antara program pemerintah dan dukungan dari mitra pembangunan.

Dalam kegiatan itu, perwakilan NGO turut memaparkan capaian program, tantangan lapangan, serta potensi sinergi ke depan. Sorotan utama diberikan pada penguatan peran kelompok adat, perempuan, dan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, terutama di sektor perhutanan sosial dan pembangunan desa.

Forum juga dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, BPBD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Reporter : Ishaq Hakim
Editor : Yamin