PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan verifikasi dan validasi 60 ribu warga masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 1 April hingga 30 Juli mendatang.
“Beberapa ribu kemarin sudah masuk, ada yang non aktif kembali diaktifkan, ini kembali kita masukkan melalui pembiayaan JKN-PBI bersumber dari APBN,” ungkap Sekretaris Kabupaten Parimo, Zulfinasran Ahmad, ditemui Kamis (17/03).
Ia mengatakan, melalui surat yang telah ditandatangani pimpinan daerah, mengingatkan pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan di Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan, mensukseskan, program-program pelayanan dasar.
Ruang terkait pelayanan dasar melalui dana desa itu ada, diantaranya program pemberdayaan bersifat kebutuhan masyarakat termasuk bantuan langsung tunai (BLT) disektor kesehatan.
Pemdes mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di wilayahnya, untuk mengetahui betul mana berhak diberikan jaminan sosial. Semisal terdapat warga tidak masuk dalam DTKS dimungkinkan tidak adanya laporan apabila itu terjadi sangat disayangkan.
“Saya juga berharap, agar masyarakat proaktif menyampaikan kondisinya di pemdes bahwa mereka membutuhkan,” jelasnya.
Ia mengaku, dengan kondisi ekonomi masyarakat terbilang fluktuatif, berbeda saat ekonomi mereka mengalami peningkatan namun memasuki masa pandemi terjadi penurunan dimines empat, maka secara tidak langsung akan lahir masyarakat miskin baru.
Untuk itu, pihaknya melakukan verifikasi berdasarkan kondisi saat ini. Kenapa, harus dilakukan validasi karena dilihat beberapa tahun terakhir masih banyak warga mengunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
“Makanya validasi dilakukan secara betul-betul, sebab tahun kemarin menjadi pertanyaan buat saya, ditemukan siap yang menggunakan SKTM dan siapa yang dapat DTKS,” kata Zulfinasran.
Kata dia, apabila dibebankan ke daerah dananya pun terbatas, ditambah penambahan beban Jampersal yang tidak menjadi tanggungjawab APBN tetapi APBD.
“Ketika masyarakat ini tidak didata akan menjadi besar tanggungan daerah, operasi sesar mengabiskan dana Rp7 hingga Rp10 juta,” terangnya.
Ia berharap, perlu adanya dukungan disemua sektor baik pengiat kesehatan, LSM bantu masyarakat parimo untuk didorong segera melakukan pelaporan ke pemdes setempat agar tidak terjadi seperti beberapa waktu lalu.
“Nanti berobat baru dilihat ternyata banyak warga yang tidak masuk DTKS, akibatnya dinas tidak berani mengambil keputusan serta kebijakan mengelontorkan dana masuk dalam sistem tersebut, karena basis data menjadi syarat membayarkan,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
