PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memfokuskan tiga isu sentral dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan program Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Bupati Parimo, Erwin Burase melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimple, mengatakan ketiga isu tersebut menjadi fokus utama pemerintah daerah karena saling berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan besar yang saling berkaitan, yaitu kemiskinan ekstrem, stunting, dan optimalisasi pelayanan dasar,” ujar Aswini, dalam forum pembahasan yang digelar di Aula Bappelitbangda Parimo, Rabu (12/3).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan berbagai program pembangunan lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui intervensi yang tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu diintegrasikan dengan jaminan sosial agar masyarakat dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu target nasional yang harus dicapai daerah.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, ketersediaan air bersih, pola asuh, hingga ketahanan pangan. Intervensi harus menjangkau sampai tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Dalam mendukung hal tersebut, program Posyandu Plus diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial dasar.
Layanan tersebut mencakup pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Aswini juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas program.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kerja kolaboratif, program lintas sektor, serta sinergi anggaran yang efektif. Jika kualitas enam urusan wajib terpenuhi hingga ke pelosok desa, maka kemiskinan akan berkurang dan angka stunting akan menurun,” pungkasnya.
