PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melaksanakan Evaluasi Penurunan Stunting (TPPS) Smester I. Dalam angka Prevelensi Stunting dengan merujuk pada peraturan nomor 12 tahun 2021 yang merupakan salah satu diantara 5 pilar.
Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai mengatakan, evaluasi dari Rapat Kerja yaitu salah satu permasalahan yang harus dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting ialah masalah kesehatan reproduksi pada remaja dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia.
“Perilaku Remaja saat ini sedang dihadapkan pada masalah seksual yang beresiko pada pernikahan usia dini sang anak, tentu kehamilan yang tidak diinginkan bisa saja terinfeksinya penyakit menular yang mengakibatkan kondisi tersebut akan berdampak kematian dan melahirkan anak yang kurang gizi serta masalah kesehatan reproduksi lainnya,” ungkapnya saat membuka Raker Percepatan penurunan Stunting, Rabu (26/07).
Ia mengatakan, permasalahan lainnya dihadapi ialah tingginya angka stunting akibat kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan terjadinya gagal tumbuh pada sang anak dan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunnya produktifitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan pada keluarga.
Ia menjelaskan, sesuai data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020 angka prevalensi stunting provinsi sulawesi tengah sebesar 29,7 persen dan kabupaten Parimo sebesar 31,7 persen.
Kata dia, Upaya Pemerintah Parimo ditahun 2022 mampu menekan angka tersebut sebesar 27,4 persen, tentunya untuk mencapai target Nasional Pemeritah Parimo akan terus berupaya secara maksimal menekan angka prevelensi sampai mencapai sebesar 14 persen ditahun 2024.
“dengan Hasil SSGI tersebut diharapkan percepatan penurunan stunting dikabutaen parimo dibutuhkan peran serta orang tua, karena peran penting orang tua juga diharapkan dapat memenuhi gizi anak agar pertumbuhannya bisa tumbuh lebih optimal,” Jelasnya.
Ia mengingatkan, anggota Tim Percepatan penurunan Stunting Parimo dapat melakukan pencegahan angka stunting secara terintegrasi dengan melibatkan beberapa sektor terkait secara langsung ke masyarakat dan keluarga serta remaja melalui suatu peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam melakukan upaya pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.
“untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan dari seluruh pemangku kebijakan dan mitra terkait yang ada di daerah serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan tenaga kader tribina dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) untuk mendukung akselerasi pencegahan stunting, “Pintanya.
Ia berharap, seluruh pemangku kebijakan dan mitra terkait yang ada di daerah tetap berkoordinasi serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan tenaga kader tribina dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) untuk mendukung akselerasi pencegahan stunting hingga mencapai penekanan angka stunting sebesar 14 persen diparimo sesuai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 11persen disulawesi tengah.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
