PALU – Morowali Utara (Morut) akan tercatat sebagai kabupaten yang melindungi paling banyak warganya, berdasarkan persentase populasi penduduk tiap daerah di Indonesia.
Target ini akan dicapai melalui Program Gerbang Desa yang tengah digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut. Di Program ini, Pemkab akan mengalokasikan APBD sebesar Rp1 miliar untuk tiap desa.
Dari total anggaran tersebut, 5% untuk perlindungan masyarakat melalui BPJS ketenagakerjaan. Dengan anggaran itu, Pemkab akan melindungi sebanyak 280 kepala keluarga (KK) dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk Program Gerbang Desa, saat ini masih pematangan data, dan baru 78 persen. Kalau minggu depan sudah tuntas 100 persen, maka kita launching bulan depan,” kata Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, kepada wartwan, Ahad (22/06).
Kata dia, jika sudah dilaunching dan berjalan efektif, maka 120 desa yang ada di Morut dikali 280 KK, kurang lebih 30.000 KK yang akan terproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Hampir setengah dari penduduk Morowali Utara kita proteksi dengan BPJS, karena kami total hanya sekitar 65.000 KK. Morowali Utara akan tercatat sebagai kabupaten yang paling banyak melindungi warganya,” ungkap Delis.
Ia mengatakan, melalui program ini, maka masyarakat Morowali Utara yang meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp42 juta.
Untuk saat ini, kata dia, warga yang dilindungi belum 100%. Yang diprioritaskan adalah lansia, para pekerja sektor informal seperti pekerja bangunan, petani, nelayan, tukang ojek dan prioritas ketiga adalah warga miskin.
“Kalau tahun sebelumnya, para imam, pendeta dan tokoh adat sudah kami lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Nantinya, kata dia, pihaknya akan mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Morut untuk mensupport program ini, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat di lingkaran industrinya.
“Jadi di Morut itu, dari lahir sampai mati kita urus. Saat lahir, kami punya Program Sabit (satu lahir, lima terbit),” katanya.
Saat lahir di fasilitas kesehatan, kata dia, maka pulang langsung membawa lima dokumen, mulai dari BPJS anak, Kartu Identitas Anak, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Lahir, dan Surat Jaminan Perawatan.
Tak hanya itu, sejak kepemimpinannya di periode sebelumnya, Pemkab Morut juga sudah memberlakukan sekolah gratis, mulai dari PAUD sampai SMP.
“Kalau tamat SMA, dan ingin kuliah kita kasih beasiswa. Jadi kurang lebih sekitar 3.000-an setiap tahun. Kalau dia mau kerja, kami kasih kursus keterampilan, tanpa dipungut bayaran. Kursusnya itu operator ekskavator, crane, dan sekarang kami buka kelas baru dan sudah jalan, pengalasan atau welder dengan elektrifikasi,” ujarnya.
Kata dia, jika tamat SMA tidak mau kerja, namun ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri, maka akan diberikan modal usaha, melalui anggaran Rp1 miliar tiap desa tersebut. (RIFAY)
