Pemkab Buol Dapat Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik

oleh -

BUOL- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan Pemerintah Daerah Buol sebagai salah satu daerah Peringkat Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023.

Kabupaten Buol mendapatkan nilai 2,74 dengan kategori status kinerja sedang dari beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Alhamdullilah atas penilaian Kemendagri tersebut. Hasil evaluasi ini juga menjadi jawaban sekaligus konfirmasi atas berbagai rumor ataupun hoaks beberapa waktu lalu akan kinerja kami, sekaligus kerja bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buol,” kata Pejabat Bupati Buol, M. Muchlis Yodjodolo dalam keterangan tertulis diterima media Alkhairaat.id, Kamis(31/8).

Ia menjelaskan, selama 10 bulan beberapa capaian telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Buol yakni ,menerima bantuan hibah mobil pemadam kebakaran dan ambulans dari Jepang untuk optimalisasi layanan kesehatan melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Lalu, kerja sama akses investasi dengan pengusaha Jepang untuk pasar komoditi jagung. Pemberian beasiswa full gratis dari Yayasan Pendidikan Athirah Makassar untuk siswa/siswi berprestasi dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Buol.

Lebih lanjut ucap dia, inisiatif pengusulan kepada Pemerintah Pusat untuk pembukaan beberapa ruas Jalan di wilayah Kabupaten Buol, sebagai prioritas infrastruktur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk membuka akses barang dan jasa.

“Salah satunya adalah poros Panilan Jaya – Jatimulya sepanjang 8,9 kilo meter yang sedang dalam proses pekerjaan,”tuturnya.

Kemudian sebut dia, training peningkatan Kompetensi Siswa dan Guru Kabupaten Buol dalam rangka peningkatan Numerasi dan Literasi pendidikan, bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan ZENIUS Primagama.

Selanjutnya ujar dia,kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Sumedang dalam rangka SPBE dan percepatan penurunan stunting. Kerjasama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah TinggiTransportasi Darat (PTDI-STTD) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pola pembibitan dalam rangka mencetak tenaga ahli di bidang transportasi darat.

Lebih jauh, kontrak kerja sama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya (Prof.Yohanes Surya), sebagai upaya peningkatan Kompetensi siswa/siswi Kabupaten Buol, dalam bidang sains dan matematika.

Lagi, kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat tentang Merit Sistem Pegawai dan Pelayanan Publik serta Potensi Daerah. Kemudian, fasilitator sekaligus mediator antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, dengan membentuk tim gabungan (pemerintah, petani/ pemilik lahan, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat).

“Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan antara petani plasma, koperasi dan perusahaan sawit yang telah berlangsung sangat lama,” katanya.

Berikutnya, kerja sama dengan Universitas Hasanuddin dalam pembuatan kajian yang komperhensif tentang pertambangan mineral dan batuan di Kabupaten Buol. Menginisiasi pembukaan beberapa Program Studi perkuliahan dalam pembelajaran jarak jauh Universitas Tadulako, yang telah mendapat persetujuan dari Kemendikbudristek RI.

“Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Palele yang telah memasuki tahap finishing,” ucapnya.

Selain beberapa pencapaian tersebut, ia menuturkan, bahwa dirinya akan terus menjalankan tugas pemerintahan di Buol sampai batas waktu Oktober 2023.

“Soal perpanjangan atau tidak, biarlah menjadi kewenangan Kemendagri dan gubernur serta tentu saja takdir Allah selanjutnya,” terang Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi tengah tersebut.

“Saya bukan orang yang berambisi atas jabatan, karena jabatan adalah amanah. Jika masih diperpanjang saya akan menjalankan amanah negara tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, jika tidak saya akan kembali bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah,” tambah putra Almarhum Kisman Yodjodolo, tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Sulawesi Tengah tersebut .

Perihal perjalanan karir selanjutnya, Ketua IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pandidikan Tinggi Kepamongprajaan) Sulawesi Tengah, ini menegaskan sebagai ASN, dirinya tidak boleh berpolitik praktis.

“Maka saat ini karir yang ditempuh adalah karir birokrasi,” pungkasnya. (IKRAM)