Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Rp63,5 Miliar Untuk Program KOTAKU di Palu

oleh -
Suasana pelatihan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) bagi 45 Kelurahan di Kota Palu, Kamis (19/11) (FOTO : Nanang IP)

PALU – Kepala Project Management Unit (PMU) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Aswin G. Sukahar, dalam sambutan pelatihan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) bagi 45 Kelurahan di Kota Palu, mengatakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

“Upaya penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Palu, saat ini kita sadari menghadapi kondisi yang  kompleks” Kata Aswin G. Sukahar, Kamis, (19/11) pagi.

Aswin menerangkan, kondisi sulit itu sebagai dampak peristiwa Bencana di Sulteng pada 28 September 2018 yang lalu. Kondisi ini menuntut adanya intervensi penanganan, tidak hanya menjawab permukiman kumuh. Tetapi sekaligus penanganan untuk menjawab persoalan dampak bencana. Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2020 telah mengelontorkan dana sebanyak Rp. 63,5 Miliar di Kota Palu.

BACA JUGA :  Kejari Palu Musnahkan Sabu 1 Kilogram dan Barang Bukti Lainnya

“Besaran dana ini di masing-masing Kelurahan, ada yang Rp 500 Juta, dan paling besar sejumlah Rp 2 Miliar.” ungkapnya.

Pemerintah Pusat berkeinginan, disamping sebagai dana dalam perbaikan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Melalui dana ini pula kata dia,  sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan padat karya. Melalui program padat karya, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

“yang selama masa pandemi Covid-19 banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan” imbuhnya.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengebangan Kawasan Permukiman Sulteng, Zubaidi, menjelaskan,  melalui program ini diharapkan ada keberlanjutan dari infrastruktur yang dibangun dari masyarakat. Terutama dari kegiatan yang membutuhkan operasional atau perawatan yang secara rutin.

“Melalui program padat karya dapat meningkatkan kualitas permukiman disetiap kelurahan dikarenakan adanya kekumuhan dan juga kerusakan akibat bencana yang terjadi” katanya.

BACA JUGA :  Respon HKN, SPK Gelar Diskusi Publik Bahas Pembangunan Desa dan Problematika Petani

Ia juga mengatakan, KPP nantinya akan menerima aset infrastruktur dari program untuk dimanfaatkan dan dipelihara. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pelatihan ini masing-masing 1 ketua dan 2 orang ketua blok dengan total peserta 135 orang.

“diharapkan melalui acara ini dapat mempererat tali silahturahmi antara anggota KPP yang hadir dan tetap mengikuti protocol Covid-19 yang ada” pungkasnya. (NANANG IP)