PALU – Pemerintah dalam hal ini beberapa balai yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng) diharapkan agar memperhatikan kondisi badan usaha di Sulteng, khususnya yang bergerak di bidang jasa konsultan yang tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).
Di Sulteng sendiri, sebagian besar perusahaan jasa konstruksi masih berkualifikasi kecil dan menengah.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir Saiful Pagesa, bentuk perhatian yang diinginkan adalah dalam hal pemaketan pekerjaan.
“Dalam pemaketan ini, seharusnya pemerintah memikirkan juga alokasi kegiatan itu untuk perusahaan kualifikasi kecil dan menengah, artinya yang bisa dipenuhi syaratnya oleh perusahaan-perusahaan lokal kita,” jelas Saiful, di Kantor DPP Inkindo Sulteng, Rabu (09/08).
Ia meyakini, jika tidak ada perhatian dari pemerintah, maka pengusaha lokal tidak ada akan bisa berbuat banyak.
“Kita tidak bisa menjadi pemain. Bahkan hanya akan menjadi penonton di rumah kita sendiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut Saiful mengatakan, masifnya kegiatan pascabencana di Sulteng, pengusaha yang tergabung di Inkindo terkesan hanya jadi penonton karena hanya sebagian kecil badan usaha lokal yang dilibatkan.
“Itupun KSO (Kerja Sama Operasi) atau subkon saja dari perusahaan-perusahaan besar. Kenapa itu terjadi, karena kesempatan itu terbuka, tapi kita tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,” jelasnya.
Padahal, kata dia, dari sisi tenaga, paket-paket pekerjaan yang ada justru melibatkan tenaga lokal.
Menurutnya, dari sekian banyak kegiatan yang dilelang di tahun 2023 ini, sebagian besar atau sekitar 80 persen tenaga ahli atau tenaga kerja yang digunakan adalah dari lokal.
“Ini membuktikan bahwa perusahaan lokal bisa bersaing di persoalan tenaga, tetapi tidak bisa bersaing hanya di persoalan portofolio atau batasan kualifikasi perusahaan. Kita memang tidak mungkin bisa masuk di kualifikasi besar, karena hampir semua perusahan kita masih sebatas kualifikasi kecil dan menengah. Untuk itulah balai-balai yang ada ini diharap bisa memperhatikan pemaketan untuk pengusaha lokal,” harapnya.
Ia menyatakan, Inkindo akan berupaya terus membangun sinergitas dengan pemerintah dan harapannya pemerintah juga bisa memberikan peluang usaha yang lebih luas dan terbuka kepada anggota-anggota Inkindo atau badan usaha lokal khususnya yang bergerak di bidang jasa konsultan.
Sebelumnya, Pengurus DPP Inkindo Sulteng telah melakukan silaturahim dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulteng, Arief Syarif Hidayat.
Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan upaya peningkatan kapasitas konsultan yang merupakan anggota Inkindo Sulteng.
Ketua DPP Inkindo Sulteng, Saiful Pagesa menjelaskan pentingnya pertemuan dengan Kepala BPJN tersebut. Pertama, kata dia, dari sisi jumlah, anggota Inkindo terbilang sedikit dibanding wilayah lain.
“Anggota aktif saat ini hanya kurang lebih 60 sampai 70 perusahaan. Kalau sebelum bencana alam 2018 dan pandemi Covid-19, anggota Inkindo masih sekitar 135 perusahaan,” ungkap Saiful.
Dari jumlah itu, kata dia, belum ada yang memiliki kualifikasi besar. Yang ada adalah kualifikasi menengah dan sisanya hampir 90 persen masih kualifikasi kecil.
Untuk itu, kata dia, pihaknya menyampaikan kepada BPJN agar ada pembinaan dan kesempatan yang diberikan kepada anggota Inkindo dalam melakukan pekerjaan konstruksi.
“Sehingga yang kecil bisa naik kelas ke menengah dan yang menengah juga bisa naik ke besar, supaya kita bisa menjadi lead dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi di Sulteng. Tentunya pihak balai juga bertanggung jawab secara moral dan institusi untuk pembinaan jasa konstruksi di Sulteng,” jelasnya.
Selama ini, lanjut dia, seluruh anggota Inkindo hanya sebatas diajak joint operation, justru yang dari wilayah luar Sulteng yang jadi lead-nya. RIFAY
