PALU – Tiga KPU kabupaten di Sulteng menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pemeriksaan kesehatan calon bupati/wakil bupati Pilkada serentak 2018 dengan sejumlah pihak terkait, di KPU Provinsi Sulteng, Jumat (05/01).
Tiga KPU tersebut adalah Morowali, Parigi Moutong dan Donggala. MoU ditandatangani pihak pertama Ketua KPU Donggala Moh Saleh, Ketua KPU Parigi Moutong Amelia Idris dan Ketua KPU Morowali Wahyudin, dengan pihak kedua Direktur RSUD Undata, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulteng, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulteng dan Ketua Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) Sulteng Sigit Apriadi.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden, mengatakan, pemeriksaan kesehatan bakal calon memegang prinsip independensi, inparsial dan profesional. Mengingat, pemeriksaan kesehatan nanti berkaitan dengan urusan politik, maka Direktur Undata sebagai pihak yang ditunjuk menjadi satu-satunya tempat pemeriksaan, harus menyiapkan para dokter yang benar-benar professional.
“Yang kita urus adalah politisi, banyak konflik kepentingan didalamnya. Maka direktur diharap tunjuk dokter yang tidak punya kepentingan atau yang bisa terpengaruh oleh calon. Dokternya juga profesional sehingga bisa hasilkan kepala daerah yang terbaik,” katanya.
Dia menambahkan, Undata menjadi satu-satunya rumah sakit yang ditunjuk, karena sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 231 tentang petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan, bahwa rumah sakit yang ditunjuk harus bertipe A. Jika tidak, maka sekurang-kurangnya sudah bertipe B.
“Di Sulteng, baru Undata yang sudah bertipe B,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sesuai tahapan, pemeriksaan kesehatan bakal calon akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 15 Januari. Dia meminta, pada tanggal 16 nanti, seluruh hasil pemeriksaan sudah masuk di masing-masing KPU agar segera diplenokan dan diumumkan.
“Jadi hanya ada dua, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RS Undata Palu Renny Lamadjido mengatakan rumah sakit yang ia pimpin itu sudah siap memeriksa kesehatan para calon bupati/wakil bupati dari tiga daerah tersebut.
“Mau tidak mau harus siap,” katanya.
Renny juga mengatakan manajemen telah menyiapkan alur pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati/wakil bupati.
“Alur pemeriksaan nanti hanya satu pintu. Jalur pintu juga sudah diatur. Sehingga tidak bercampur dengan pasien lain. Ini demi kenyamanan para calon bupati dan wakil bupati,” katanya.
Meski demikian, kata Renny, ada pemeriksaan tertentu yang kemungkinan masih bercampur dengan pasien lain, namun pihaknya mengupayakan pelayanan tetap dilakukan sesuai standar untuk para calon bupati/wakil bupati. (RIFAY)
