PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) menggagas sebuah program untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui program yang diberi nama Gerbang Desa ini, Pemkab Morut akan mengalokasikan dana APBD sebesar Rp1 miliar untuk tiap desa.

Program ini akan berjalan setiap tahun bagi 122 desa dan tiga kelurahan, sehingga total anggaran yang dialukasikan sebesar Rp125 miliar per tahun.

Program ini merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, antara lain dengan memangkas dana perjalanan dinas

“Ini sedang pematangan data, laporannya baru 78%. Kalau minggu depan sudah tuntas 100%, maka kita launching bulan depan,” Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, Ahad (22/06).

Menurutnya, dana yang dialokasikan ke tiap desa itu di luar dari dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga kata dia, nantinya di tiap desa akan mengelola dana sampai Rp3 miliar.

Ia mengatakan, dana sebesar Rp1 miliar itu dialokasikan dalam rangka pemerataan pembangunan di tiap desa, sehingga tidak ada lagi desa yang tidak tersentuh pembangunan.

“Kalau dulu kan tinggal jago-jagonya kepala desa melobi. Kalau dia dekat dengan kepala dinas, mungkin banyak dia dapat. Kalau dia dekat dengan anggota DPRD, banyak dia dapat ke desanya. Ada desa yang malah tidak dapat sama sekali. Tergantung lobi. Dengan program ini berarti tidak perlu lobi lagi,” jelasnya.

Menurutnya, Rp1 miliar tersebut adalah dana wajib yang dialokasikan ke tiap desa. Jika memungkinkan, maka akan ada tambahan, tergantung urgensi daerah.

“Misalnya di desa itu ada jalannya yang rusah parah dan tidak bisa diperbaiki dengan Rp1 miliar, maka kita alokasikan lagi dana tambahan,” tambah Delis.

Ia merincikan peruntukan dari total Rp1 miliar di tiap desa tersebut, masing-masing 70% atau Rp700 juta untuk infrastruktur dalam desa, seperti jalan lingkungan, perumahan, jalan tani dan lainnya.

“Jadi saya sudah bilang sama kepala-kepala desa, begitu program ini jalan, saya tidak mau lihat lagi ada lorong-lorong yang becek, sudah harus diaspal.

Selanjutnya, 20% atau Rp200 juta untuk pengembangan UMKM. Jika ada potensi usaha yang bisa dikembangkan di desa, maka dananya sudah tersedia.

Khusus untuk pengembangan UMKM ini, sudah dijalankan di periode kepemimpinan Delis sebelumnya, namun anggarannya baru sebesar Rp300 juta tiap desa. Sampai hari ini, kurang lebih 1600 UMKM baru yang muncul di Morowali Utara.

“Itulah kenapa sudah tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Morowali Utara itu nomor satu di Sulawesi Tengah, sudah di atas dari Morowali,” kata Delis.

Di Tahun 2022, kata dia, pertumbuhan ekonomi Morut sebesar 36% dan Morowali hanya 30%. Kemudian Tahun 2023 di angka 16%, sementara Morowali 11%.

Secara kasat mata, kata dia, investasi di Morowali, seperti pembangunan pabrik, lebih massif daripada Morowali Utara.

“Tapi kenapa pertemuan ekonomi kami lebih tinggi? Nah, karena pertumbuhan ekonomi kami tidak eksklusif, tidak hanya mengandalkan kawasan industri. Tapi inklusif, seperti program Rp300 juta per desa untuk pengembangan UMKM. Itulah yang menggerakkan ekonomi kami sehingga tumbuh lebih tinggi daripada Morowali,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Delis, dari total Rp1 miliar yang dialokasikan di tiap desa tersebut, 5% untuk peningkatan kapasitas, baik perangkat desa, kader Posyandu, hingga lembaga adat.

Kemudian, 5% untuk perlindungan masyarakat. Pemkab Morut akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk BPJS ketenagakerjaan.

“Dengan anggaran itu, kami melindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 280 KK per desa,” tutup Delis. (RIFAY)