PALU – Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) atau Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meminta sejumlah pemerintah daerah di Sulteng untuk mendukung percepatan proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta proses sertifikat tanah.
Hal ini disampaikan Ketua Satgas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, Dr. Arie Setiadi Moerwanto, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) V Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah Tahun 2022, di salah satu hotel, di Kota Palu, Selasa (11/10).
Sejauh ini, kata dia, pemberian kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat telah dilakukan pada tiga lokasi hunian tetap (huntap) yang telah selesai dibangun.
“Capaian sertifikasi tanah yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulteng hingga saat ini yaitu seribu dari total 1.500 unit di Huntap Tondo I, seribu unit di Huntap Pombewe, dan 230 unit di Huntap Duyu,” urainya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini huntap yang dibangun CSRRP Kementerian PUPR sebanyak 4.092 unit. Sementara huntap yang ditangani di Kota Palu sejumlah 2.671 unit, Kabupaten Sigi 653 unit, dan Kabupaten Donggala sejumlah 768 unit.
“Jumlah tersebut diluar yang telah dibangun Kementerian PUPR pada kegiatan Contingency Response Emergency Component (CERC) yang telah selesai Desember 2021 lalu,” ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, yang sedang dilakukan adalah pembangunan 775 unit huntap yang tersebar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2023.
“Akan menyusul kegiatan pembangunan 1.566 unit yang saat ini masih dalam proses lelang. Harapan kami, proses pengadaan berjalan lancar sehingga dapat terkontrak pada Desember 2022 serta ditargetkan selesai pelaksanaan konstruksinya pada November 2023,” ujarnya.
