Pemanfaatan Dana Bencana Tidak Transparan, DPRD Tak Berkutik

oleh -
Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma saat menerima ratusan penyintas dari Kelurahan Peobo, Kamis (26/06) (FOTO : IST)

PALU –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng mengungkap, selama ini  pemerintah Provinsi Sulteng, Kota Palu, Sigi dan Donggala terkesan menutup-nutupi pemanfaatan dana bencana.

“Sayapun mengakui bahwa fungsi pengawasan DPRD itu lumpuh, kenapa lumpuh ? saya kira tidak usah kita uraikan. Yang pasti fungsi penting DPRD tidak berjalan sesuai mekanisme yang diperintahkan oleh Undag-Undang,” ujar Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma, kepada warga Kelurahan Petobo, yang melakukan demo, menuntut transparasi pemanfaatan dana bencana dan menolak direlokasi dari Petobo, di Kantor DPRD Sulteng, Kamis (26/06).

Menurut Yahdi, dalam setiap  pertemuan formal bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, secara formal telah menjanjikan laporan pemanfaatan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dan pihak swasta untuk penanggulangan bencana di Sulteng. Tetapi data faktual yang telah dijanjikan hingga saat ini tidak kunjung datang.

“Sudah berapa dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, dan didistribusikan kemana saja dan untuk apa saja? Jangankan bapak ibu sebagai warga, anggota DPRDpun tidak diberikan,” ucapnya.

Menurut Politisi  NasDem itu, jika peruntukan dana itu berjalan maksimal, bisa dipastikan seluruh rangkaian penanggulangan bencana bisa berjalan lebih efektif.

Salah satu warga yang tergabung dalam aksi warga Petobo, Isna mengaku, aksi mereka menuntut kepada Pemrintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota Palu agar Surat Keputusan (SK) pembangunan Hunian tetap (Huntap) korban bencana, khususnya korban liquifaksi Petobo direvisi.

“Kami tidak mau direlokasi ke Kelurahan Tondo, kami ingin program pembangunan Huntap diadakan di Wilayah Petobo atas. Tuntutan kami ini  sejak awal pasca bencana sudah kami sampaikan kepada pemerintah, karena kami tidak ingin meninggalkan tanah leluhur yang harus kami jaga,” tegasnya.

Selain itu, warga petobo juga meminta kepada pemerintah agar transparan dalam pemanfaatan dana pemulihan bencana. Karena hingga saat ini, masih ada warga yang belum menerima hak mereka sebagai korban bencana. (YAMIN)