PARIGI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Torue, dinilai hanya sebatas kegiatan seremonial. Pasalnya, setiap tahun desa itu selalu mengusulkan pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), namun tak satupun yang terealisasi.

Hal ini membuat beberapa kepala desa enggan kembali mengusulkan program, karena belajar dari pengalaman tahun sebelumnya yang habis di perencanaan saja.

Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Astina, I Gusti Nyoman Astawa. Ia mengatakan, semenjak menduduki jabatan sebagai kepala desa dan akan berakhir beberapa tahun ke depan, tidak satupun program yang diusulkan di musrenbang yang terealisasikan.

“Setiap musrenbang, kami selalu menyampaikan kebutuhan desa tapi tidak juga diberikan. Saya sebagai kades ditanya oleh masyarakat terkait usulan tersebut,” keluhnya saat mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan Torue, Senin (24/02).

Bahkan, dirinya telah diundang oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Astina untuk mempertanyakan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, karena hanya membuang-buang waktu dan tidak memberikan dampak positif bagi desa.

Sebenarnya, kata Astawa, cukup banyak kebutuhan di desanya, namun yang menjadi kebutuhan mendasar adalah peningkatan jalan desa yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Menjadi prioritas adalah jalan. Makanya ketua BPD sampaikan tidak usaha mengikuti kegiatan itu, lebih baik menarik diri saja,” jelasnya.

Ia juga mengeluhkan sikap Pemkab yang tidak memberikan penyertaan untuk pembanguan desa di Kecamatan Torue. Kata dia, Pemkab hanya memberikan bantuan infrastruktur kepada satu desa saja yang setiap tahunnya mendapat kucuran APBD dan sudah menjadi langganan.

Selain itu, lanjut dia, Desa Astina sedinya sudah mendapatkan bantuan operasional berupa roda empat, justru dialihkan ke desa di kecamatan lain.

“Bantuan mobil itu juga, tidak tahu kenapa harus dialihkan. Makanya saya mau tanya kepada Dinas Perhubungan kalau hadir hari ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kades Tolai Barat, Made Adi S. Setiap tahun, kata dia, pihaknya selalu mengusulkan pembangunan pos kesehatan desa, namun tak kunjung direalisasikan.

“Status Poskesdes ini kami koordinasikan kepada pihak Dinkes kabupaten dan mengatakan pelayan kesehatan di desa kami tidak layak, makanya kami usulkan terus-menerus,” terangnya. Ia berharap, melalui musrenbang ini, segala program usulan pemdes dapat direalisasikan, sehingga tidak menjadi janji-janji kades kepada masyarakat. (MAWAN)