PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengakui, selama menjadi wali kota sekitar tiga tahun ini, salah satu masalah utama di Kota Palu adalah kehadiran pasar yang representatif.
Menurutnya, pasar-pasar strategis yang ada, seperti Masomba, Pasar Inpres Manonda, Pasar Lasoani, belum menunjukkan sebuah pasar yang representatif yang dimiliki oleh sebuah ibu kota.
Salah satu contoh, kata dia, Pasar Inpres Manonda yang masih berbenturan dengan permasalahan sengketa, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terhalang untuk membangun yang representatif.
“Saya berharap, proses sengketa Pasar Manonda ini secepatnya berakhir, sehingga Pemerintah Kota Palu mendapatkan pasar ini secara mutlak agar pembangunannya betul-betul bisa kita wujudkan,” ujarnya, saat menghadiri Halal Bi Halal Asosiasi Forum Pedagang Pasar (AFPP) se-Kota Palu, di sekitar Pasar Inpres Manonda, Jalan Bayam, Palu Barat, Senin (27/05).
Ia meyakini, Pemkot Palu mampu membangun pasar modern untuk Pasar Inpres Manonda, karena letaknya sangat strategis.
“Ketika pasar ini diubah menjadi pasar yang representatif pasti akan berkembang dengan baik. Saya berusaha memberikan keringanan seringan-ringannya kepada masyarakat. Hanya memang kita butuh sinergitas. Karena yang bersumber dari masyarakat, akan kembali kepada masyarakat. Kenapa para pedagang menjual di luar pasar, karena memang keadaan pasar kita belum layak,” ungkapnya
Dia mengatakan, banyak aset pasar di Kota Palu tapi tidak dimiliki oleh Pemkot. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa disalahkan karena kota ini hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala.
“Hampir sebagian besar aset ini hasil peralihan dari Kabupaten Donggala dan pencatatan asetnya tidak jelas. Itu yang melemahkan pemerintah untuk membangun. Persyaratan membangun itu, barang yang dibangun harus barang milik Pemerintah Kota Palu,” jelasnya.
Halal bi halal yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini diikuti sejumlah pedagang pasar yang ada di Kota Palu.
Hadianto berharap, delapan forum pedagang pasar yang sudah terbentuk semakin menguatkan hubungan persaudaraan, sehingga mampu mengawal kebijakan pemerintah dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi para pedagang.
“Apa yang menjadi harapan pedagang, betul-betul bisa terwakilkan dengan adanya forum ini. Forum harus proaktif berkomunikasi dengan dinas terkait,” katanya.
Ia berjanji akan melaporkan forum ini ke pusat, sehingga terkoneksi dengan dewan pasar.
“Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar, harus melibatkan forum. Olehnya, harus bergandengan tangan. Ketika forum ini berkembang, jangan lupa pondasi awalnya,” pesannya.
Ia juga menekankan agar forum pedagang pasar harus objektif dan netral untuk semua urusan. Jangan sampai terbawa arus politik.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
