DONGGAL – Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala nomor urut 5, Yasin-Syafiah, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan sumber daya alam di Donggala, khususnya komoditas kelapa.
Pandangan ini disampaikan saat debat publik pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Donggala, Kamis (24/10) malam.
Menurut Yasin, potensi kelapa di Kabupaten Donggala belum dioptimalkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah produk turunan kelapa secara menyeluruh.
“Kita memiliki kelapa yang jumlahnya mencapai 40 juta butir setiap tahunnya. Sayangnya hasil ini hanya dijual murah ke daerah lain. Ironisnya, kita justru harus membeli minyak kelapa dengan harga yang jauh lebih mahal, padahal kelapanya berasal dari tanah kita sendiri,” ujar Yasin.
Ia juga mengkritisi minimnya fasilitas pengolahan kelapa di Donggala, yang hanya menghasilkan kopra dan arang dari tempurung. Sementara itu, di daerah lain, kata dia, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, seperti sabun, minyak kelapa, dan produk turunan lainnya.
“Apa sulitnya jika kita membangun pabrik pengolahan kelapa di Donggala? Dengan pengolahan yang lebih komprehensif, kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjual produk kelapa dengan nilai yang lebih tinggi,” tegasnya.
Dengan potensi kelapa yang melimpah, ia berharap ke depannya Donggala mampu bersaing dengan daerah lain dalam mengolah sumber daya alam secara lebih maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Saya kira ini penting untuk diperhatikan,” katanya.
Selain itu, pasangan ini juga akan memprioritaskan akses telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil, jika terpilih.
Hal ini karena kondisi geografis Donggala yang cukup ekstrem, banyak desa yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi yang memadai, sehingga menghambat pelayanan publik dan memperlambat pembangunan daerah.
“Donggala memiliki garis pantai sepanjang 414 kilometer, dengan banyak desa yang sulit dijangkau oleh telekomunikasi. Ini jelas memengaruhi pelayanan publik. Desa-desa yang jauh dari kota masih tertinggal dalam hal akses informasi dan layanan pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya setiap desa, tanpa memandang lokasi, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dan jaringan telekomunikasi.
Namun, Yasin menyadari bahwa kewenangan jaringan telekomunikasi berada di tangan pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski begitu, ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna memperluas akses telekomunikasi di Donggala.
“Langkah pertama adalah merencanakan pembangunan infrastruktur di titik-titik strategis. Kami akan bekerja keras agar seluruh desa, baik yang dekat maupun yang jauh, dapat terhubung dengan baik,” kata Yasin.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mendukung langkah ini dengan regulasi yang memungkinkan pengalokasian anggaran melalui APBD.
“Ini adalah salah satu kebutuhan mendasar, dan kami akan memastikan Donggala terhubung secara digital,” tegasnya.
Yasin juga berencana melibatkan Dinas Kominfo dalam memperkuat kerja sama dengan pihak ketiga demi mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Donggala. *
