PALU – Keterlibatan masyarakat menjadi sorotan utama dalam sesi dengar pendapat publik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kota Palu.
Kegiatan yang digelar di Auditorium UIN Datokarama Palu, Selasa (16/12), menjadi sesi terakhir dari rangkaian penjaringan aspirasi di sejumlah kota di Indonesia.
Sesi ini menghadirkan Wakapolda Sulteng, Kombes Pol, Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, akademisi dari UIN Datokarama dan Untad, serta perwakilan lembaga bantuan hukum.
Kegiatan itu dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas dan Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis.
Menteri Supratman, mengatakan bahwa seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi reformasi Polri.
“Aspirasi yang disampaikan publik memberikan perspektif langsung mengenai kebutuhan kelembagaan, proses rekrutmen, merit sistem, hingga penegakan hukum,” ujarnya.
Dalam diskusi, peserta menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penguatan institusi Polri, termasuk dalam pengembangan sistem layanan yang responsif terhadap masyarakat dan peningkatan rasio Polisi Wanita.
Supratman menilai keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Polri yang profesional, transparan, dan dipercaya publik.
“Seluruh hasil public hearing akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,”tandasnya.
