PALU- Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, tanggal 9 Desember2020 telah terlaksana, bahkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 74,50 % jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yang hanya finis diangka 69,00%. Walau diakui masih ada kabupaten yang belum mencapai target tingkat partisipasi pemilih 77,5%.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi SulawesinTengah, Divisi Parmas dan Sosialisasi, Sahran Raden menyebutkan, angka partisipasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Banggai Laut, 86 persen, Toli-Toli, 83 persen, Banggai, 82 persen, Tojo Una-Una, 81 persen, Sigi, 81 persen, Morowali Utara, 80 persen dan Poso 79 persen.
Sementara itu enam kabupaten tidak mencapai target tingkat partisipasi pemilih 77,55 persen yakni, Kabupaten Morowali hanya meraih angka partisipasi 52 persen, disusul Kota Palu, 63 persen, Buol 69 persen, Donggala 70 persen, Parigi Moutong 73 persen dan Banggai Kepulauan 75 persen.
Sahran mengungkapkan sejumlah faktor pendukung tercapainya target tingkat partsipasi pemilih tahun 2020, bahkan tujuh kabupaten yang melampauai target.
“Adapun faktor pendukung tercapainya target partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah lebih disebabkan adanya dukungan organisasi masyarakat sipil yang dapat bekerjasama dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, untuk melaksanakan pendidikan pemilih, dukungan media massa dan elektronik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilihan serentak di Sulawesi Tengah, peserta pemilihan, partai politik yang melakukan kampanye secara masif kepada pemilih seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat,” ungkap Sahran saat menjadi narasumber FGD Evaluasi Realisasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak tahun 2020 di Villa Bukit Doda, Selasa (29/12).
Selain itu, KPU Sulteng juga kata Sahran, mengoptimalkan peran PPK dan PPS sebagai agen sosialisasi di kecamatan dan desa. Selain itu lagi, sosialisasi basis keluarga dan melalui rumah ibadah, memaksimalkan penggunaan media daring dan tatap muka, melaksanakan lomba posting foto di media sosial dengan ajakan memilih, memaksimalkan peran relawan demokrasi, memaksimalkan pertemuan tatap muka sesuai anggaran sosialisasi.
Sedangkan alasan menurunnya partsipasi di daerah terendah, adanya sejumlah kendala dan tantangan yaitu, pembatasan disebabkan pandemi Covid- 19, adanya tahapan yang saling beririsan, letak geografis daerah tersulit, kendala jaringan internet belum semua kecamatan dan desa di Sulteng, serta hambatan budaya partisipasi yang rendah disebabkan faktor ekonomi dan politik ideologi.
“Berarti yang tidak mencapai target tingkat partisipasi 77,5 persen ini ada lima kabupaten yang hanya sebagai penyelenggara Pilgub saja tanpa ada pemilihan bupati dan wakil bupati di daerahnya, kecuali Kota Palu sebagai penyelenggara Pilkada Kota Palu,” ujarnya.
Sahran juga mengungkapkan, adanya pula faktor yang mempengaruhi itu, yakni pada aspek administrasi. Dia mencontohkan tingginya penerbitan KTP yang bukan berasal dari daerah tersebut, untuk kepentingan melamar pekerjaan di perusahaan. Sebagaimana rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Bahodopi, Morowali, sebagai daerah tambang. Itu nampak pada nanyaknya pemilih yang tidak ditemui saat pendistribusian form C-KPU (pemberitahuan memilih).
Sementara untuk di Kota Palu dan Sigi, adanya Hunian Tetap (Huntap) yang jauh dari alamat asal, sehingga pemilih enggan memilih di tempat asal. Padahal KPU Kota Palu dan Sigi telah mendata untuk mengurus pindah memilih, serta adanya pemilih yang meninggal dan merantau masih terdata dalam DPT.
Soal faktor Covid-19, hal itu nampak pada kabupaten Morowali, dan Kota Palu. Karena di sini terjadi peningkatan Covid-19, sehingga masyarakat khawatir datang ke TPS. Ditambah lagu dengan berkembangnya informasi hoax menjelang hari pemungutan suara yang menyebutkan pemilih akan di-rapid test terlebih dahulu sebelum masuk TPS.
Sahran melanjutkan, untuk aspek ekonomi juga berperan dalam rendahnya partisipasi pemilih. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan saat hari pemungutan suara daripada ke TPS. Selain itu aspek politik pemerintahan, beberapa program pembangunan, bantuan sosial dan stimulan kepada masyarakat yang belum terealisasi menyebabkan pemilih enggan datang ke TPS.
Lalu untuk penjelasakan, menuruntnya partisipasi karena ketidakseimbangan memilih antara Pilkada Kabupaten yang memiliki calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan daerah yang hanya menyelanggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pada kesempatan itu Sahran juga memberikan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang, agar lebih baik yakni, mendesain program pendidikan pemilih secara berkelanjutan selama siklus Pemilu, pembuatan kerangka hukum Pemilu melalui peraturan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, mendesain progam sosialisasi yang berbasis digital dan dengan pendekatan marketing sosial dan membuat segmentasi dan target yang terukur serta berkesinambungan.
Focus Group Discution (FGD) itu juga menghadirkan narasumber dari akademisi Universitas Tadulako (Untad) Amar Akbar Ali, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jamrin,dihadiri oleh seluruh ketua KPU kabupaten/kota, Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah, akademisi, Ormas dan wartawan.
Reporter : Ridwan Laki
Editor: Nanang
