PALU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai adanya peningkatan antusias masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.
Salah satunya ditunjukkan dengan kegiatan Deklarasi Perempuan Awasi Pemilu yang digagas Yayasan Sikola Mombine, di Museum Sulteng, beberapa hari lalu.
Kegiatan yang dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng, Nasrun itu melibatkan sedikitnya 200 perempuan dari enam kabupaten yang menjadi binaan atau daerah dampingan Sikola Mombine.
Terdapat tujuh point deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama oleh peserta yang hadir. Poin-poin itu lalu ditandatangani secara bersama, termasuk Hadianto Rasyid selaku Ketua DPD Partai Hanura Sulteng, Rohani Mastura dari Pemprov Sulteng dan perempuan dari perwakilan parpol.
“Semuanya digagas oleh Sikola Mombine, mulai dari biaya hingga peserta yang hadir. Bawaslu sendiri tinggal datang menghadiri sekaligus menyampaikan materi atau poin-poin terkait pengawasan partisipatif,” kata Nasrun, Sabtu (29/10).
Menurutnya, kegiatan tersebut adalah tindaklanjut dari MoU yang sudah ditandatangani oleh Bawaslu dan sejumlah pihak, termasuk Yayasan Sikola Mombine, beberapa waktu lalu.
“Mereka langsung menindaklanjutnya dengan kegiatan deklarasi. Ini adalah even pertama bagi Bawaslu yang bisa menghadirkan sampai 200-an orang, namun tanpa ada biaya sedikitpun dari Bawaslu,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan seperti itu adalah bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pengawasan pemilu, tanpa harus bergantung dari anggaran yang disediakan oleh Bawaslu.
“Inilah sebenarnya bentuk komitmen untuk membantu proses pengawasan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Kita bersyukur ada peningkatan antusias masyarakat dalam pengawasan Pemilu karena dengan kehadiran mereka untuk melakukan deklarasi dan itu sudah menunjukkan kepedulian mereka untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas,” tambahnya.
Tak hanya di Palu, Bawaslu juga melihat adanya antusias elemen di Kabupaten Poso dalam mendukung Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara partisipatif.
Di Poso, Bawaslu Sulteng juga menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi pengawasan partisipatif yang melibatkan 100 orang. Semua elemen yang diundang hadir, seperti FKUB, OKP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi seperti Korpri, Organisasi Kemahasiswaan, pengadilan, kejaksaan, OPD, TNI, Polri dan Bhayangkari dan lainnya.
Kegiatan yang berlangsung tanggal 28 dan 29 Oktober itu juga ditindakalanjuti dengan penandatanganan 32 MoU dengan para pihak.
“Meskipun hanya kegiatan sosialisasi, namun semua muspida datang. Intinya hampir semua elemen masyarakat di Poso mendukung Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu,” katanya.
Ia berharap, ke depan komitmen tersebut bisa ditindaklanjuti dengan action di lapangan, termasuk untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan.
“Karena memang partisipasi yang paling rendah itu adalah melaporkan kejadian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga diharap berpartisipasi untuk mengecek dirinya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih,” katanya.
Begitu juga di SIPOL. Menurutnya, masyarakat juga harus memastikan tidak ada namanya yang dicatut sebagai anggota parpol.
“Kalau dia ASN, maka bisa jadi batu sandungan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan statusnya sebagai ASN. Makanya kalau ada namanya, harus dipastikan dikeluarkan dulu dari SIPOL,” imbuhnya. RIFAY
