PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menerapkan delapan aksi konvergensi penanganan stunting. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan terbaik kedua secara nasional atas penilaian kegiatan tersebut.
“Penghargaan ini diterima Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai pada kegiatan workshop pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali pada Selasa (30/8),” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, ditemui, Rabu (31/08).
Ia menjelaskan, capaian tersebut diraih hasil dari kerjasama lintas sektor yang terjalin selama ini dalam percepatan penurunan angka stunting. Diamna langkah strategis penanganan oleh pemerintah setempat dituangkan dalam bentuk aksi konvergensi sebagai bentuk komitmen daerah, lalu dikerjakan secara simultan sebagai upaya perlindungan terhadap warga.
Kata dia, delapan aksi konvergensi di Parimo, sejak 2019 setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah lokus penanganan di Sulteng, yang sudah melaksanakan aksi konvergensi ke enam yakni sistem manajemen data.
“Penanganan stuntung melibatkan para pihak, mulai dari internal Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat kabupaten/provinsi, instansi vertikal, akademisi, perbankan hingga organisasi/lembaga non pemerintahan,”terangnya.
Ia menjelaskan, delapan aksi konvergensi terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati terkait peran desa, peran Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (PKPM), sistem manajemen, pengukuran dan publikasi, serta reviu kinerja tahunan
Menurut dia, penilaian keberhasilan penanganan stunting merujuk pada dua indikator yakni Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM).
“Berdasarkan dua indikator penilaian tersebut pencapaian SSGI Parigi Moutong berada di angka 30 persen atau masih di atas standar nasional 14 persen, sedangkan pencapaian penilaian e-PPBGM di angka 10 persen,” papar Irwan.
Ia menambahkan, tahun 2022 terdapat 46 desa dari 287 desa di kabupaten itu menjadi lokus penanganan tengkes.
“Tahun 2023 semua desa di Parigi Moutong akan menjadi sasaran penanganan sebagaimana perubahan kebijakan Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
