PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah, meluncurkan program Gerbang Desa untuk Indonesia sebagai langkah memperkuat ekonomi petani melalui digitalisasi distribusi pangan.
Inisiatif ini diharapkan memangkas rantai pasok, mengurangi dominasi tengkulak, dan membuka akses harga pasar secara real time bagi petani.
Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran A Tiangso, menjelaskan program tersebut menjadi strategi kolaboratif dengan melibatkan Perumda, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, digitalisasi dapat mengatasi persoalan klasik distribusi pangan yang selama ini dihadapi petani.
“Selama ini lembaga ekonomi di daerah tidak berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga terjadi ketimpangan harga beli di petani dan melambungnya harga jual ke konsumen,” kata Zulfinasran, Senin (15/9).
Program ini sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih serta Undang-Undang Desa sebagai landasan BUMDes.
Saat ini tercatat terdapat 33 ribu BUMDes dan 81.500 Kopdeskel Merah Putih berbadan hukum di Indonesia.
Selain mendukung Asta Cita Presiden terkait swasembada pangan dan pembangunan desa, inisiatif ini juga selaras dengan lima direktif utama Presiden Prabowo Subianto, di antaranya penguatan sistem satu data nasional serta ketahanan pangan, energi, dan air.
Zulfinasran menjelaskan, program dijalankan bertahap. Dalam jangka pendek difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga ekonomi desa, jangka menengah menghadirkan platform digital rantai pasok pangan yang terintegrasi dengan dunia usaha, dan jangka panjang menargetkan kebijakan operasional berkelanjutan yang dapat menjadi model nasional.
Ia menyebut manfaat ekonomi dari program ini cukup besar, terutama untuk menekan fluktuasi harga komoditas. Selama ini kenaikan harga rata-rata mencapai Rp500 hingga Rp2.000 per kilogram untuk beras medium serta Rp1.000 hingga Rp20.000 per kilogram untuk komoditas lain.
Melalui peran Lembaga Ekonomi Daerah (LEKDA), fluktuasi itu diyakini dapat ditekan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Keselarasan program juga diperkuat dengan Nawacita Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertajuk Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.
“Program ini merupakan bagian dari visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui Gerbang Desa sebagai pilar ekonomi daerah,” ujar Zulfinasran.
